@FaqihSyahrir: "- Dgn alasan efek negatif krn ron dibawah 92 dll , kenapa premium tak dihilangkan?

- Tak haruskan kenaikan harga bbm nonsubsidi tetap perlu mendapat ijin pemerintah dan sepengetahuan DPR?

- Apakah murni pemerinrah tak terlibat (membantu) pd proses pengadaan pertamax?"

Menanggapi hal itu, Said Didu menyebut jika rencana penghilangan premium dilakukan secara bertahap.

@saididu: "Memang ada rencana hilangkan premium secara bertahap.

Jenis BBM yg disubsidi atau tdk disubsidi adalah pilihan kebijakan.

Thdp BBM yg dikategorikan BBM tdk diatur memang tdk perlu persetujuan DPR ttg dan pemerintah utk penentuan harganya."

• Fakta-fakta KPK Lakukan OTT di Aceh, Kronologi hingga Sebanyak 10 Orang Termasuk Gubernur Ditangkap

Ia pun juga sempat mengatakan jika penyebab langkanya premium adalah kuota yang disediakan pemerintah atas persetujuan DPR terbatas.

Hal itu usai menanggapi kicauan netter @njingEdan menanyakan bagaimana nanti jika BBM subsidi hilang dari peredaran.

@saididu: "Penyebabnya krn kuota premium yg disediakan oleh pemerintah atas persetujuan DPR memang terbatas. Jadi bukan salah @pertamina."

• Najib Razak Ditangkap atas Kasus Korupsi, Faizal Assegaf: Kapan KPK RI Berani seperti KPK Malaysia?

Sebelumnya, Said Didu sempat memberikan pernyataan jika kebijakan mencabut subsidi juga dikarenakan keputusan DPR.

@saididu: "Dulu, saya salah satu “penikmat” demo dan “makian” anggota DPR jika terjadi kenaikan BBM.

Saya maklumi jika DPR skrg diam krn kebijakan mencabut subsidi adalah keputusan DPR juga.

Tapi Apakah mahasiswa dan Masyarakat juga ikut setuju sehingga mrk diam ?"

Ia pun membahas 3 hal terkait keputusan DPR dan pemerintah soal harga BBM yang berlaku saat ini.