Selain negara demokrasi Indobesia ini juga negara nomokradi (hukum).

POPULER! Diminta Membuat Artikel yang Mencerahkan, Fadli Zon: Tanggung, Gagasan Setelah Pilpres Aja

Terpisah dari berita tersebut benar atau tidak, Mahfud MD mengatakan jika KPK harus jalan terus dan mengabaikan pihak-pihak yang menghalang-halanginya, meskipun itu pemerintah.

@mohmahfudmd: Hoax ya? Kalau begitu, KPK hrs jalan terus.

Jangan hiraukan yang hoax.

Bahkan yg tak hoax sekalipun, kalau permintaannya adalah agar politik menghalangi proses hukum, wajib diabaikan. Please, deh.

Baca: Tifatul Sembiring: Manusia Saling Memakan Satu Sama Lain, Paling Tidak Janganlah Memecah Belah

Mahfud MD pun meminta KPK mengumumkan siapa saja yang terjadi tersangka, tak peduli status politiknya.

"Yang benar menkopolhukam hanya “menghimbau” bukan meminta. Dan @KPK_RI tak perlu terpengaruh oleh himbauan itu," kata Mahfud MD.

Diberitakan sebelumnya, Wiranto memang memberi hiumbauan kepada KPK.

Wiranto meminta hal tersebut kepada KPK untuk kebaikan KPK itu sendiri, dan agar KPK tak dituduh ikut berpolitik.

"Penundaan semata-mata agar tidak menimbulkan prasangka, tidak menimbulkan satu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik," ujar Wiranto di Jakarta, Selasa (13/3/2018), dikutip Kompas.com.

HEBOH! Wiranto Minta KPK Tunda Pengumuman Tersangka Calon Kepala Daerah, Fahri Hamzah Angkat Bicara

Diberitakan sebelumnya, terdapat kekhawatiran jika KPK mengumumkan tersangka cakada, maka akan timbul polemik, lantaran hukum dan politik menjadi campur aduk.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman.