Pemberantasan narkoba di penjara itu mnjd ukuran keseriusan pemerintah dlm memberantas narkoba. Sebab, jk pemerintah tak bs membersihkan penjara dari narkoba, bgmn kita bisa percaya mereka serius memberantas peredaran narkoba di luaran sana?

Selain rantai pasok, kita jg harus bisa menekan permintaan atas narkoba. Harus ada sanksi tegas, misalnya, trhdp para artis yg terlibat dlm konsumsi ataupun peredaran narkoba.

Artis pengguna narkoba bs memberikan ‘demonstration effect’ yang buruk bagi anak-anak muda kita, krn mereka diidolakan oleh banyak orang.

Seharusnya mereka yg pernah terlibat narkoba, sampai terbukti bersih, hes dicekal tampil di televisi. Atau televisi dan rumah produksi melakukan tes urine pd mereka sbg bentuk pencegahan.

Di atas semua itu, kita hanya akan bs memberantas narkoba, melindungi anak-anak kita dan generasi muda Indonesia lainnya, jika Presiden bersikap tegas. Narkoba ini sdh mnjd kejahatan luar biasa, tapi penanganannya masih biasa-biasa saja."

BACA  Top News: Prestasi Jokowi Menurut Nusron Wahid hingga Video Viral Hujan Duit di Kuningan Jakarta

Fadli juga mengritik era pemerintahan saat ini yang dianggap lambat dalam merespon soal narkoba.

"Hingga kini sy catat pemerintah bhkn belum merilis Inpres baru tentang pemberantasan narkoba. Inpres yg ada masih keluaran tahun 2011, pada masa Presiden SBY.

Pemerintah lambat dalam merespon soal narkoba ini. Sudah saatnya ada cara atau mekanisme yang bisa melibatkan TNI dlm pemberantasan Narkoba karena ini meruntuhkan pertahanan kita." (TribunWow/Dian Naren)