TRIBUNWOW.COM - Kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang rencananya menunjuk dua perwira tinggi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menimbulkan kontra dari berbagai pihak.

Dua perwira tinggi tersebut yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Mereka rencananya akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.

Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Banyak pihak yang menilai hal ini sebagai strategi politik PDIP untuk pemenangan Pemilu 2019 dan juga dianggap untuk mengamankan PDIP di Pilkada yang akan dilangsungkan sebentar lagi.

Penilaian ini datang lantaran Tjahjo merupakan bekas Sekretaris Jenderal PDIP dan masih aktif sebagai kader di partai tersebut.

BACA  Polemik Plt Gubernur: dari Kritikan Berbagai Pihak hingga Mendagri Siap Diberi Sanksi

Mendengar kabar tersebut, dilansir TribunWow.com dari Kompas.com Minggu (28/1/2018), Tjahjo membantah kabar yang beredar.

"Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai, enggak ada. Ini untuk memenuhi kewajiban," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan jika dirinya mengusulkan wacana tersebut semata-mata untuk menjaga keamanan sepanjang pilkada.

Namun, saat ditanyai mengapa tak menempatkan petinggi Polri sebagai Pejabat Gubernur di Sulawesi Selatan yang notabene merupakan daerah rawan, Tjahjo menjawab jika daerah lain sedang disiapkan juga dengan cara bertahap.

"Semua orang punya anggapan tapi yang saya lakukan semua orang punya aturan bahwa pejabat manapun, kementerian lembaga di bawah menteri dan Kapolri, di bawah Panglima TNI adalah eselon satu, apakah di setneg atau kayak di kepolisian semua sama," ujarnya.

Penegasan PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan jika partainya itu tidak mengintervensi Mendagri dalam kaitan wacana tersebut.

"PDI-P tidak pernah mendorong alat negara untuk dipakai sebagai alat pemenangan bagi PDI-P. Kalau kami menggunakan alat negara untuk pemenangan kami sudah menang di (pilkada) Banten," kata Hasto.