Mereka juga menuntut agar negara-negara tidak mengikuti AS dalam memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat untuk membahas deklarasi Trump.

Ketua dewan pemimpin Muslim, Ma'ruf Amin, mengatakan "Mari berkelahi dengan pemerintah dan dunia untuk kebebasan Palestina melalui cara-cara politik, diplomatik dan ekonomi."

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengecam keras langkah Trump sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung kuat aspirasi Palestina untuk kenegaraan.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan memberikan suara pada hari Senin (18/12/2017), mengenai sebuah rancangan resolusi terhadap status Yerusalem, kurang dari dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan ibukota kota Israel tersebut.

Baca: Gerebek Diskotek di Jakarta, BNN Temukan Laboratorium Pembuatan Narkoba, Begini Modusnya

Dewan Keamanan PBB mengaku menyesalkan keputusan AS baru-baru ini atas Yerusalem, dilansir dari sebuah draft resolusi PBB pada Minggu malam.

Rencana pemberian hak veto tersebut merupakan rancangan pengambilan kembali posisi PBB di Yerusalem sebagaimana digariskan dalam beberapa dasawarsa Dewan Keamanan dan resolusi Majelis Umum, kata koresponden kami.

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk diubah, karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Draft resolusi tersebut juga meminta semua negara anggota PBB untuk tidak memindahkan misi diplomatik mereka ke Yerusalem. (*)