"Ini harap dimaklumi, tak segampang dipikirkan. (Membebaskan) bidang per bidang butuh waktu, belum lagi klaim antar-ahli waris di dalamnya, kemudian ada gugatan hukum. Jadi proses pembebasan lahan butuh waktu," kata Teguh.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menentukan status lahan di sepanjang aliran Kali Ciliwung.

Pemprov DKI tidak boleh sembarangan melakukan konsinyasi atau menitipkan uang ke pengadilan.

"Memang pembangunan kami menyesuaikan pemerintah pusat karena BBWSCC lagi fokus (normalisasi) di Pesanggrahan dan Ciliwung," kata Teguh.

Kata Ahok

Jika permukaan air Ciliwung naik, wilayah seperti Srengseng Sawah, Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Pejaten Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Balekambang, Cililitan, Cawang, Bidara Cina dan Kampung Melayu, jadi rawan banjir.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, daerah-daerah tersebut belum selesai dinormalisasi.

"(Daerah) yang (terendam) banjir itu memang daerah-daerah yang kami belum selesai normalisasi (sungainya)."

"Termasuk banyak perumahan-perumahan yang memang sengketa tanah atau ada rumah bedeng yang tidak ada saluran airnya," kata Ahok.

Kemarin Ahok langsung menggelar rapat bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan. Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap akan melakukan normalisasi sungai.(Kompas.com/Robertus Belarminus)