Forum Orangtua Siswa Kritisi Wacana KDM Terapkan Jam Sekolah Mulai Pukul 6 Pagi: Panggil Ahli Saja

TRIBUNWOW.COM - Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan jam sekolah mulai pukul 06.00 WIB, menuai beragam reaksi.

Sebagian mendukung wacana tersebut, sebagian lainnya memberikan kritik.

Satu di antara kritikan disampaikan oleh Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, yang menilai aturan ini harus jelas dan melihat beragam aspek, sebelum benar-benar diterapkan.

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto, mengatakan, kejelasan aturanya ini terutama ketika siswa sudah tiba di sekolah atau sudah berada di kelas pada pukul 06.00 WIB.

Baca juga: Daftar Aturan Baru Dedi Mulyadi untuk Pelajar di Jawa Barat, Termasuk Pembelajaran Mulai Jam 6 Pagi

"Kalau itu digunakan untuk pengajian ya enggak apa-apa, bagus."

"Tapi jam 6 pagi itu mau ngapain saja, apakah ada yang namanya pengajian atau apa, enggak mungkin kalau olahraga," katanya, Minggu, dikutip dari TribunJabar.id.

Dwi lantas mewanti-wanti jika pemerintah ingin mengubah kurikulum, tentunya harus ada induk acuannya agar tidak merugikan masyarakat, mengingat di masing-masing satuan ada induk kurikulumnya.

"Jadi ada blue books, ada kisi-kisinya, nah itu jangan diubah."

"Maka sebelum diputusin masuk pagi itu, harus ada bedah kurikulum induk dulu, terus konten apa yang harus disisipkan, baru bicara waktu," terangnya.

Ia juga menyarankan Dedi Mulyadi meminta pendapat ahli sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar nantinya tidak sampai merugikan masyarakat, terutama siswa di wilayah Jawa Barat.

"Jadi Pak Gubernur enggak memahami itu, seharusnya kan memanggil ahli, minta pendapat ahli, baru diputuskan konten yang diinginkan."

"Kalau masih harus dintroduksi, ya ubah kurikulumnya, sehingga tidak merugikan semua pihak," imbuh Dwi.

Tanggapan Psikolog

Psikolog dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Stephani Raihana Hamdan, menilai jika jam masuk sekolah dimulai pukul 06.00 WIB benar-benar diterapkan, ada potensi dampak negatif bagi kesehatan mental.

Aturan itu berpotensi berpengaruh pada kesehatan mental, jika siswa yang akan menjalani kebijakan ini menilai dan menghayati secara negatif.