Sentil Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi, PDIP Jabar: Mungkin Pak Dedi Mau Ini Jadi Kerajaan

TRIBUNWOW.COM - PDIP kembali mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dianggap kontroversial.

Anggota DPRD Jabar Doni Maradona Hutabarat menyebut, Dedi Mulyadi seolah mau menjadikan jawa Barat seperti zaman kerajaan, yang tidak butuh DPRD.

Kritikan ini dilontarkan Doni Maradona menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Baca juga: DPRD Jabar Geram Dengar Pidato Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Pilih Walkout, Ini Sebabnya

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ujar Doni Maradona.

Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya. 

Isi Pidato Dedi Mulyadi

Saat berpidato di Musrenbang, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Diprotes PDIP