Sekolah Rakyat
Seluruh Biaya Hidup Siswa di Sekolah Rakyat Bakal Ditanggung Negara, Ini Lokasi dan Syarat Masuknya
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan yakni membuat Sekolah Rakyat, khusu warga miskin ekstrem & miskin
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan, yakni membuat Sekolah Rakyat, khusu warga miskin ekstrem dan miskin.
Nantinya, seluruh biaya hidup siswa bakal ditanggung oleh negara.
Hingga kini, sudah ada lebih dari 7 ribu calon peserta didik yang mendaftarkan diri.
Lantas, apa syarat agar bisa masuk Sekolah Rakyat, yang harus dipenuhi calon siswa? Simak penjelasannya berikut ini:
Baca juga: Minta KPAI Tak Cuma Komentari Siswa di Barak, Dedi Mulyadi: Kalau Merasa Salah, Mari Turun Bersama
Peserta Dibatasi
"Perlu saya sampaikan, murid yang harus belajar di sini (Sekolah Rakyat), hanya dibatasi bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin atau kalau pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dipilih desil yang ke satu dan kedua."
"Kalau bisa (diprioritaskan desil ke satu) kalau masih ada slot maka desil yang kedua," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin saat audiensi dengan Komisi X DPR-RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Agus Zainal mengungkapkan kalau penerimaan calon siswa tidak diukur berdasarkan kecerdasan akademik.
Ia menjelaskan bahwa program sekolah gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, hanya mempertimbangkan validitas administrasi (dokumen) dan status ekonomi keluarga yang anak-anaknya sangat membutuhkan akses pendidikan.
Jadi, kata Agus, siswa dengan intelligence quotient (IQ) 80 pun berpeluang diterima asalkan memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin ekstrem atau miskin.
“Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja. Tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya misalnya 80 pun tidak masalah,” tegasnya.
Namun, pengecualian diberikan bagi calon siswa yang memiliki penyakit menular.
“Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular kemudian sekolah disini, bukan ditolak, tetapi menurut Presiden Prabowo agar diberikan perawatan. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, Agus Zainal mengatakan bahwa tenaga pendidik di Sekolah Rakyat adalah guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Guru-gurunya rencananya adalah penugasan guru ASN."
"Kemudian kalau tidak cukup di suatu daerah, maka ada penugasan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penuh waktu, juga kemudian paruh waktu dan terakhir seleksi dari lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) calon guru," ujarnya.
