Dedi Mulyadi Mau Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Peneliti HAM: Potensi Mendekatkan Kultur Kekerasan

"Model ini perlu didorong agar setiap kebijakan dapat bersifat ilmiah atau terukur, serta melibatkan berbagai pihak dan ahli dalam proses penyusunannya," pungkas Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri itu.

Reaksi Menhan

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan tanggapannya terkait Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin mengirim anak atau siswa nakal ke barak militer.

Sjafrie mengaku tak masalah dengan kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer ini.

Pasalnya kebijakan tersebut dibuat untuk mendukung ketertiban dan kedisiplinan siswa.

Sehingga Sjafrie memperbolehkan jika Dedi Mulyadi ingin menitipkan para siswa nakal ini ke barak militer.

"Itu kan kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip, boleh saja," kata Sjafrie, dilansir Kompas TV, Rabu (30/4/2025).

Namun Sjafrie menegaskan, penitipan siswa di barak militer ini diperbolehkan hanya sebatas untuk latihan kedisiplinan.

Sjafrie akan menolak jika penitipan ini digunakan untuk latihan militer.

Kemudian terkait eksekusi dan koordinasinya, Sjafrie menyerahkan kepada Panglima Kodam (Pangdam) wilayah masing-masing.

Karena kebijakan ini adalah kebijakan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar, maka hal ini cukup dikoordinasikan dengan Pangdam.

"Di tingkat provinsi dengan Pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh. Tapi bukan latihan militer," tegasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Pilih Libatkan Aparat dalam Pendidikan Anak Nakal Termasuk yang Fisiknya Bermasalah

Rencana Kerja Sama

Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.

Hal tersebut, kata Wahyu, sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi.

"Bahwa akan dilaksanakan kerjasama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," kata dia saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (29/4/2025).