Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Kurikulum 2013, Soal Uji Kompetensi Bab 3 Esai Halaman 117

TRIBUNWOW.COM - Berikut ini kunci jawaban buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 SMA Kurikulum 2013, soal uji kompetensi Bab 3 esai halaman 117.

Bab 3 pada buku ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 SMA Kurikulum 2013 ditulis oleh Yusnawan Lubis Mohamad Sodeli dan diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, dengan nomor ISBN: 978-602-427-092-6.

Sebelum membaca artikel kunci jawaban ini siswa dianjurkan untuk mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci jawaban ini bisa digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orangtua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Simak kunci jawaban buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 SMA Kurikulum 2013, soal uji kompetensi Bab 3 esai halaman 117 berikut ini:

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat!

1. Kemukakan tiga pengertian hukum dari para ahli hukum yang kalian ketahui, kemudian jelaskan letak persamaan dan perbedaannya!

2. Jelaskan pengertian tata hukum Indonesia!

3. Jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum!

4. Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan!

5. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi!

6. Mengapa kita mesti mematuhi hukum? Jelaskan!

7. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara!

Jawaban:

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Bab 3: Di Bawah Tirani Jepang

1. 1. Immanuel Kant: Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.