Perbedaan Sikap Kader PDIP soal Intruksi Megawati yang Larang Retreat, Hanya sebagai Strategi?

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PDIP Megawati memberikan instruksi pada kadernya agar tak ikut serta dalam retreat di Magelang.

Diketahui, retreat itu dilakukan para kepala daerah terpilih sebagai agenda dari pemerintah pusat.

Namun, beberapa kepala daerah nekat mengikuti retreat dan tak melakukan instruksi Megawati.

Baca juga: Akan Ikut Retreat Kepala Daerah di Magelang, Dedi Mulyadi Tak Mau Bebani dengan Penggunaan APBD

Pengamat politik menilai jika keputusan sebagian kepala daerah untuk menyusul ikut retreat tak berarti menunjukkan adanya perpecahan internal. 

Hal tersebut justru dianggap sebagai bagian dari strategi politik. 

Selain itu, penundaan yang diinstruksikan pun juga dianggap hanya untuk kepentingan konsolidasi partai, pasca penahanan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berpandangan bahwa perbedaan sikap para kader dalam merespons instruksi Megawati belum tentu akan bermuara pada perpecahan internal PDIP. 

Dia justru meyakini bahwa para kepala daerah yang tetap mengikuti retreat tersebut sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Megawati. 

“Saya kira dalam menyikapi instruksi tersebut tidak akan bermuara pada perpecahan dalam tubuh partai. Mereka yang hadir, pasti sudah komunikasi dengan Ibu Megawati,” ujar Lili, saat dihubungi, Selasa (25/2/2025). 

Baca juga: Daftar Petinggi Danantara yang Diresmikan Prabowo, 2 dari Kementerian dan 1 Keponakan Luhut Binsar

Lili mengakui bahwa instruksi Megawati memang menimbulkan dilema bagi kepala daerah dari PDIP, terutama yang sudah menyatakan siap mengikuti retreat. 

“Ketika ada instruksi dari Ibu Megawati, para kepala daerah dari PDI-P menghadapi dilema dan gamang, antara tidak ikut atau tetap ikut retreat,” kata Lili. 

Namun, lanjut Lili, mereka yang tetap mengikuti retreat menyadari pentingnya kegiatan tersebut, karena berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah. 

“Saya kira, mereka yang tetap mengikuti retreat menyadari bahwa ini penting karena bagian dari perintah Undang-Undang Pemerintah Daerah, di mana Kemendagri memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, yang sekarang diganti dengan retreat tersebut,” ujar dia. 

Lili menekankan bahwa keputusan PDIP yang akhirnya mengizinkan para kepala daerah mengikuti retreat lebih bersifat pragmatis. 

Baca juga: Mengenal Danantara yang Diresmikan Prabowo, Model Pengelolaan hingga Target Rp 14.000 Triliun

Dari sisi kepentingan kepala daerah, ada risiko hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat menjadi renggang jika mereka tidak hadir dalam retreat.