Dedi Mulyadi Larang Study Tour hingga Sekolah Jualan Seragam dan LKS, Pengamat: Ya Bikin Aturan

"Sehingga tidak kasus per kasus, nanti mau seperti apa visi misi pendidikan di Jawa Barat, tuangkan saja, dibuat road map, dan grand design yang baik. Nah atas dasar itu semuanya diatur," tandasnya.

Untuk kegiatan renang, Cecep menilai yang seharusnya dilarang adalah pungutannya, dan harus dipikirkan siapa pihak yang bakal diberi tanggung jawab apabila kegiatan tersebut hendak dilakukan.

"Kalau renang gak bisa dilarang, karena kaitan dengan olahraga, tetapi jangan dibebankan kepada siswa. Nah sebaiknya itu bagian dari kegiatan sekolah, jadi dicover sekolah, kalau uang sekolahnya kurang, ya pemerintah harus nambah," kata Cecep.

Sedangkan untuk larangan penjualan LKS, Cecep menyetujui langkah Dedi Mulyadi.

"Itu saya setuju dan tepat karena memang sudah lama aturannya, justru kepala sekolah yang berjualan LKS harus ditindak," tambahnya.

Cecep menilai Dedi Mulyadi juga harus memikirkan disparitas kualitas pendidikan di Jawa Barat. 

"Kalau PPDB orang berburu ke sekolah-sekolah tertentu, artinya disparitas masih tinggi. Itu harus dihilangkan, bagaimana caranya? Ya sekolah unggulan itu harus diperbanyak setiap tahun, Misalnya sekarang sekolah unggulan di Jawa Barat ada 10, nah tahun depan tambah lagi jadi semua unggul," tambahnya.

Pemprov Jabar dinilai Cecep juga harus memetakan lagi sekolah-sekolah mana saja yang jadi unggulan dan anggarannya dipenuhi oleh DPRD dan pemerintah daerah lainnya.

"Kemudian dari sisi yang lain, rata-rata lama sekolah juga kita masih perlu ditingkatkan. Jadi soal kualitas, rata-rata lama sekolah, dan yang ketiga mungkin birokrasinya juga harus lebih mudah diakses," pungkasnya.

(TribunWow.com)

Sebagian artikel ini telah diolah dari TribunJabar.id dengan judul Soal Dedi Mulyadi Larang Study Tour dan Sekolah Jualan LKS, Pengamat: KDM Sebaiknya Menahan Diri dan Belum Resmi Dilantik, Dedi Mulyadi Sudah Keluarkan Banyak Kebijakan, soal Ijazah hingga Study Tour