Jokowi Bantah Jadi Orang Terkorup, Pengamat Bandingkan dengan Soeharto yang Terang-terangan KKN

Kaitkan dengan Soeharto

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengomentari pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menantang Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Menurut Ray, secara historis Indonesia tak punya sejarah mengadili mantan kepala negara.

Ray menilai, Jokowi tahu betul hal tersebut. 

"Masalahnya adalah sejak kapan Indonesia punya tradisi mengadili mantan pemimpin mereka. Tantangan Pak Jokowi agar dibuktikan, secara historis itu nggak punya dasar," kata Ray dihubungi Senin (1/1/2025).

Hal itu ditegaskan Ray karena Indonesia tidak punya tradisi menghukum mantan pemimpin negara. 

"Bahkan ketika Pak Harto disebut terlibat KKN pun secara hukum dia tidak pernah diperiksa. Makanya orang selalu berkelit bahwa Pak Harto itu bukanlah aktor yang terlibat korupsi karena tidak pernah dibuktikan secara hukum," terangnya. 

Menurutnya, Jokowi mengerti betul hal itu. Atas dasar tersebut akan sulit membuktikan laporan OCCRP itu. 

"Karena secara historis kita nggak punya tradisi untuk menghukum para pemimpin kita. Bahkan ketika Pak Harto dalam tap MPR KKN sekalipun dia tidak pernah diproses secara hukum," terangnya.

Ray menerangkan, yang harus dilakukan Jokowi mempersilakan aparat penegak hukum untuk segera meneliti harta kekayaan pribadinya dan juga keluarganya.

"Itulah semangat dari Undang-undang Anti Korupsi. Jadi yang didorong itu bukan kita yang membuktikan kekayaannya, tapi beliau sendiri yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia dapatkan itu legal," terang Ray. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Jokowi Minta Buktikan Tuduhan Korupsi, Pengamat Ray Rangkuti: Beliau yang Buktikan Hartanya Legal."