Daftar 35 Calon Menteri yang Sudah Dipanggil Prabowo: Fadli Zon, Natalius Pigiai hingga Ribka Haluk

Nomenklatur kementerian pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengalami perubahan.

Ada sejumlah perubahan nama kementerian dalam pemerintahan mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh yang didaulat menjadi menteri pada kementerian tersebut.

Kemenko Polhukam Dipecah

Advokat Yusril Ihza Mahendra mendatangi kediaman Presiden Terpilih Periode 2024 - 2029 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Usai pertemuan, Yusril mengatakan bertemu dengan Prabowo tidak sampai tiga menit.

Ia menduga karena keduanya telah mengenal sejak lama.
  
"Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu. Iya Pak, saya bilang," kata Yusril usai pertemuan.

"Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya. Saya bilang, ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo," sambung dia.

Yusril mengatakan bidang yang ditugaskan Prabowo adalah bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Ia mengatakan dalam pemerintahan Prabowo ke depan, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yakni Kemenko Poltik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, kata dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," kata Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengatakan kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah.

Ia mencontohkan misalnya Kejaksaan dan Kepolisian.

Baca juga: Kapan Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan? Ini Bocorannya hingga Analisa Pengamat Politik

"Dan KPK itu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," kata dia.

Ia mengatakan pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua tersebut telah didiskusikan sejak lama.

Hal tersebut, kata dia, telah didiskusikan oleh tim.

Sehingga, kata dia, hari ini tidak ad diskusi soal itu.

Ia mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya.

Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa.

"Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM periode 2001 - 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Ia mengaku sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu.

Sehingga, kata dia, hari ini hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan dengan presiden terpilih, Prabowo memberi amanah kepadanya untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

Nantinya, kata dia, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi dua wakil menteri.

Namun, ia mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut.

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," kata dia.

"Beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 45," sambung dia.

Abdul Mu'ti mengatakan juga telah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan.

Prabowo, kata dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," kata dia.

Ia mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang saat ini ada.

Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia.

"Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk menbangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambung dia.

Untuk itu, ia mengatakan telah bertemu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dua hari lalu.

Dalam pertemuan itu, kata dia, dirinya diminta untuk menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat kesediaan.

"Yang satu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo," kata dia.

"Yang kedua pakta integritas yang isinya normatif saja, setia pada Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia, dan siap mendukung pemerintah Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga wibawa bangsa dan negara," sambung dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bocoran Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo Hingga Sosok yang Menjabat Sebagai Menteri