Prabowo Subianto Disebut Bakal Terbebani Warisan Politik Jokowi, Pengamat Ungkap Sebabnya

TRIBUNWOW.COM -  Presiden 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto disebut bakal terbebani warisan politik pemerintah sebelumnya Jokowi-Maruf Amin.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik Dedi Kurnia, Senin (26/8/2024).

Menurut Dedi Kurnia, Presiden 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto bakal terbebani warisan politik pemerintah sebelumnya.

Baca juga: Saat Prabowo Subianto Tanggapi Isu Keretakan Hubungannya dengan Jokowi: Selalu Adu Domba

Pasalnya, tahun depan utang jatuh tempo Indonesia diketahui mencapai Rp 800,33 triliun.

Tak hanya itu, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejauh ini baru 15 persen.

"Prabowo akan terbebani dengan warisan politik Jokowi. Bahkan bukan tidak mungkin Prabowo akan sulit mendapat kepercayaan publik di 2029, saat ini sebagian publik menganggap Prabowo hanya didikte Jokowi," kata Dedi, Senin (26/8/2024).

Imbasnya dikatakan Dedi, Prabowo bakal kesulitan meneruskan pemerintahan Jokowi.

"Utamanya soal tata kelola politik dan keuangan, dimana era Jokowi cukup banyak persoalan politik yang tidak stabil. Juga soal keuangan negara yang memprihatinkan. Dengan kondisi itu, Prabowo akan terbebani," tegasnya.

Diketahui jumlah utang jatuh tempo pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pada 2025 nilainya cukup jumbo, mencapai Rp 800 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.

Hutang tersebut asalnya dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Baca juga: Pidato Menyayat Hati Mahasiswa UNHAN yang Pernah Jadi Pelayan & Jual Gorengan, Buat Prabowo Terenyuh

Istana Tanggapi Keretakan Hubungan Jokowi-Prabowo

Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro mengatakan isu keretakan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang saat ini dihembuskan-hembuskan adalah upaya adu domba untuk mengganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan.

Politik adu domba seperti itu menurut Juri sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.

"Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan," kata Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, Senin (26/8/2024).