Respons Putusan MK, Ridwan Kamil Siap Hadapi Siapa pun di Pilkada Jakarta: Saya Sudah 2 Kali Pilkada

TRIBUNWOW.COM - Tak hanya pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Ridwan Kamil kini juga berpeluang besar menghadapi lawan-lawan lain di Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada Jakarta, di mana hasilnya sejumlah parpol bisa mengusung calonnya sendiri, tanpa harus berkoalisi.

Kandidat kuat lawan Ridwan Kamil-Suswono yang kini mencuat adalah Anies Baswedan.

Anies Baswedan yang sempat tak dapat tiket Pilkada Jakarta lantaran ditinggal PKS, PKB, dan NasDem, berpeluang maju diusung PDIP.

Menanggapi putusan MK, Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi berapa pun jumlah paslon yang akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024 nanti.

RK mengungkit pengalamannya soal dua kali mengikuti Pilkada, yang mana di keduanya diikuti oleh lebih dari dua pasang calon.

"Saya kan sudah 2 kali pilkada, Waktu di Kota Bandung jumlah pasangannya 8. Waktu di Jawa Barat pasangannya 4. Sekarang juga di Jakarta lebih banyak lebih bagus, lebih menyenangkanlah ya. Apapun itu makanya satu persatu saya lalui," kata RK di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8/2024).

RK memastikan akan mengikuti keputusan dari MK.

"Jadi saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini. Dari awal juga tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan resminya," pungkasnya

RK mengatakan berapapun jumlah lawannya, tak masalah buat di.

"Saya mau sedikit, mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan pernah banyak sekali di walikota Bandung 8 pasang. Pernah 4 pasang, makin banyak makin bagus," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan partai non seat alias tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubenur.

Hal tersebut sebagaimana Putusan MK 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora.

MK menolak permohonan provisi para pemohon. Namun, Mahkamah mengabulkan bagian pokok permohonan.

"Dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8/2024).