Megawati Tak Terima soal Penggeledahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Yang Bikin KPK Itu Saya

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PDIP Megawati mengaku tak terima soal kasus hukum yang belakangan banyak menimpa kader partainya.

Megawati menyebut jika banyak kader PDIP yang ditarget sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Tangis Megawati di Rakernas V PDIP hingga Dibalas Teriakan Kader yang Sebut Jokowi: Siapa Mau Insyaf

Megawati mengaku beberapa kali protes kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly.

"Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) lho, jadi menteri ngapain lho, lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati di lokasi.

Kepada para kader, Megawati curhat bahwa dirinya tiga kali dipanggil aparat penegak hukum ketika Pemerintahan Orde Baru.

"Tiga kali jaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali kan orangnya tampang serem-serem," ujarnya.

Presiden kelima ini juga mengaku sudah bertanya kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang belum lama ini diperiksa KPK.

Hasto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka dugaan suap.

Menurutnya, Hasto menceritakan bahwa penyidik KPK yang melakukan penggeledahan adalah Rossa Purbo Bekti.

Baca juga: Curhatan Hasto setelah Diperiksa KPK: Ditinggal sampai Kedinginan hingga Tas dan HP Disita

"Enak saja emangnya siapa dia, betul enggak? Iya orang dia manusia juga," ungkap Megawati.

Megawati menantang Rossa untuk menghadapi dirinya.

"Suruh datang Rossa hadapi aku. Lah iya gile orang KPK yang bikin KPK itu saya," tegasnya.

KPK Siap Jerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sudah berencana untuk menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus korupsi Harun Masiku untuk menjerat atau mempidanakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024), menanggapi banyaknya dorongan sejumlah pihak agar KPK menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus korupsi Harun Masiku.

Meski berencana menerapkan pasal tersebut, KPK mengaku eksekusinya tengah dalam pengkajian tim penyidik.

Baca juga: Sebutan Kandang Banteng untuk Jawa Tengah Sudah Tak Berlaku Lagi jika PDIP Lakukan Blunder Besar

"Terkait dengan HM (Harun Masiku-Red) dan HK (Hasto Kristiyanto-Red) di perkaranya HM, perlawanan dari HK dan S (Kusnadi, staf Hasto) apakah akan dikenakan pasal perintangan, pasal 21, ya nanti kita masih kaji seperti apa," kata Asep Guntur, Selasa.

Seperti diketahui bahwa Hasto dan Kusnadi telah kembali diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus Harun Masiku bulan ini.

Dalam pemeriksaan itu KPK menyita ponsel milik keduanya serta buku catatan milik Hasto.

Semua yang disita, menurut KPK berkaitan dengan kasus korupsi Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Namum penyitaan dari KPK itu lmendapatkan perlawanan hukum dari Hasto dan Kusnadi melalui kuasa hukum mereka.

Keduanya melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK hingga mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan yang dilakukan.

Baca juga: Hasto Ungkap 5 Sosok Potensi Diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Tak Ada Nama Ahok

Asep mengatakan adanya tanggapan bahwa KPK sengaja kembali membuka penyidikan kasus Harun Masiku yang telah berlangsung sejak 4 tahun lalu sangat tidak benar.

Menurut Asep, kasus Harun Masiku tidak pernah dihentikan penyidikannya.

"Karena selalu ada pertanyaan 'kenapa ini dibuka lagi kasus udah lama', sebetulnya bukan dibuka lagi," kata Asep.

Sebab menurutnya kasus itu memang tidak pernah dihentikan pihaknya.

"Dari sejak awal kita tetap melakukan penyidikan di perkara-perkara ini. Kalau tidak ada SP3 penghentian terhadap penyidikan, maka itu perkara masih tetap kita jalan," kata Asep.

Asep menjelaskan bahwa KPK telah melakukan sejumlah upaya dalam mencari Harun Masiku yang buron dalam empat tahun terakhir.

Bahkan pencarian ke luar negeri pun telah dilakukan.

Baca juga: 3 Daerah di Jawa Tengah jadi Prioritas PDIP untuk Lawan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024

Menurut Asep, kasus ini kembali mendapatkan perhatian publik karena semata melibatkan tokoh publik atau tokoh parpol yang dikenal luas.

"Kemudian sekarang lagi ramai karena memang ada publik figur yang diminta keterangan. Itu yang menjadi ramai pemberitaan," ujarnya.

"Sebelum-sebelumnya ya beberapa orang kita panggil juga. Tapi karena mungkin orang yang kita minta keterangan ini bukan publik figur sehingga tidak menjadi atensi masyarakat," kata Asep lagi.

Karenanya Asep memastikan bahwa KPK akan terus melangsungkan penyidikan kasus tersebut sampai bisa dibuktikan.

"Jadi kerja-kerja kita dalam penyidikan tetap akan terus berlangsung sampai perkara tersebut bisa kita buktikan, kita bisa bawa ke persidangan. Jadi kalau belum ada penghentian penyidikan, tetap kita jalankan," ujar Asep. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Hasto Diperiksa KPK, Megawati Marahi Yasonna Laoly: Ngapain Aja Lho, Anak Buah Kita Ditarget Melulu."