Hasil Rakernas PDIP Munculkan 17 Poin Rekomendasi dan Sikap Politik, Termasuk Kritisi Pemerintah

“Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan,” ujar Megawati.

Baca juga: Sosok Sindhunata yang Tulisannya Buat Megawati Menangis di Acara Rakernas PDIP, Seniman Populer

2. Pemanasan Global

Rangkuman Rakernas PDIP juga mengritisi pemerintah agar menghentikan deforetasi alih lahan fungsi hutan dan penggundulan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di mana ada 4,5 juta hektar hutan Indonesia mengalami deforestasi selama 9 tahun terakhir.

Selama era Jokowi, izin alih fungsi hutan mencapai 190 izin dengan luas lahan 1,4 juta hektar diberikan kepada korporasi.

Peningkatan deforestasi di Indonesia saat ini paling banyak disebabkan oleh nikel.

Eksploitasi nikel, telah merusak hutan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Tengah.

Baca juga: Tangis Megawati di Rakernas V PDIP hingga Dibalas Teriakan Kader yang Sebut Jokowi: Siapa Mau Insyaf

3. UKT

Perihal biaya Uang Kenaikan Kuliah Tunggal (UKT) juga menjadi sorotan dalam Rakernas PDIP.

Kenaikan UKT sendiri telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Mendikbud Nomor 54/2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Dikutip dari Kontan, kenaikan biaya UKT disebutkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Memendikbud Ristek), Nadiem Makarim hanya untuk mahasiswa baru.

4. IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dianggap PDIP harus memperhatikan kemampuan keuangan negara.

PDIP mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat yang berada di IKN.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, negara akan menegakkan aturan dan tak akan melakukan perampasan atas 2.086 hektar lahan yang masih bersengketa di sekitar wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia mengatakan, hak warga yang menempati wilayah tersebut harus dihormati dan masyarakat harus mendapatkan hak mereka atas tanah.

"Peraturan harus ditegakkan dan hak-haknya tidak boleh dirampas, apalagi dibiarkan," kata AHY saat ditemui di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024). (TribunWow.com)