7 Komentar soal Wacana Pembentukan 40 Kementerian di Era Prabowo-Gibran, dari Parpol hingga Pengamat

TRIBUNWOW.COM - Ragam reaksi dan komentar tokoh politik hingga pengamat soal wacana penambahan jumlah kementerian dan lembaga di era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, muncul wacana penambahan jumlah kementerian dan lembaga menjadi 40 dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir Tribunnews.com, wacana ini muncul di tengah isu koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran yang bisa terdiri atas banyak partai politik.

Baca juga: Kata 3 Pengamat soal Penambahan Kementerian Prabowo-Gibran yang Menjadi 40 Kursi: Bagi Kue Kekuasaan

Sebagai informasi, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki 34 kementerian, terdiri atas 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian bidang.

Wacana ini mendapat dukungan dari partai Gerindra.

Meski demikian, wacana itu masih akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi dalam internal partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Selasa (7/5/2024).

Habiburokhman menegaskan kewenangan dalam penyusunan formasi kabinet nantinya ada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," ujarnya.

Habiburokhman memastikan dirinya secara pribadi tak ada masalah dengan wacana itu.

Sebab, menurutnya sejauh ini ada kementerian yang seolah-olah dipaksakan untuk digabung, padahal secara tupoksinya berbeda.

"Jadi, kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Kata 3 Pengamat soal Penambahan Kementerian Prabowo-Gibran yang Menjadi 40 Kursi: Bagi Kue Kekuasaan

1. Gibran: Masih Dibahas

Sementara itu, Gibran mengatakan wacana menambah nomenklatur kementrian hingga 40 ini masih dibahas.

Termasuk di dalamnya dibahas mengenai kementrian yang mengurusi program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

"Lho itu nanti masih dibahas, masih digodog. Tunggu aja ya," ujar Gibran di Solo, Selasa (7/5/2024).

Gibran menilai perlu kementerian khusus untuk mengurusi programnya itu lantaran melibatkan anggaran yang besar hingga monitoring yang tak mudah.

"Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusi tidak mudah, logistik juga tidak mudah, monitoring juga tidak mudah, ini makannya kita pengen program ini benar-benar berjalan," kata Gibran.

Meski demikian, Gibran menegaskan bahwa pembentukan kementrian khusus untuk programnya itu masih akan dibahas lebih lanjut.

2. PKB: Hak Prerogatif Prabowo

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memilih menghargai hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih soal pembentukan kabinet ke depan.

Jazilul mengatakan PKB tahu diri soal penyusunan kabinet.

"Kami tahu diri sekaligus menghormati hak prerogatif presiden," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (6/5/2024).

Dia mengatakan penyusunan kabinet menjadi hak mutlak Prabowo sebagai presiden terpilih.

"PKB akan tetap menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat," tandasnya.

3. Golkar: Ingat Kita Pernah Punya Kabinet 100 Menteri

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mendukung rencana penambahan nomenklatur kementerian tersebut.

Dia pun meminta tidak ada boleh ada pihak yang menghambat pembentukan kabinet Prabowo.

"Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat. Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," kata Dave, Senin (7/5/2024).

Dave menjelaskan bahwa penambahan pos kementerian nantinya akan mempermudah kinerja Prabowo sebagai presiden.

Pasalnya, nantinya akan semakin banyak pembantu presiden.

"Jadi presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," kata Dave.

Dave memahami penambahan nomenklatur kementerian ini kerap dianggap sebagai langkah Prabowo bagi-bagi kursi kepada partai politik pendukungnya.

Namun, ia mengingarkan bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah punya 100 menteri di era Presiden Soekarno.

"Pasti banyak yang beranggapan seperti itu, akan tetapi kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ingat kita pernah punya kabinet 100 menteri," tutur dia.

Baca juga: 8 Partai Koalisi Prabowo-Gibran Siap Gigit Jari, Wapres Terpilih Sebut Bocoran Sosok Pengisi Kabinet

4. Jokowi Enggan Merespons Panjang Lebar

Di sisi lain, Presiden Jokowi memilih enggan merespons panjang lebar perihal wacana ini.

Menurut Jokowi, tentang kementerian yang akan datang, sebaiknya ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Hmm kalau kementerian yang akan datang ya tanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi usai acara peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Jokowi juga enggan menjawab saat ditanya apakah memberikan masukan kepada Prabowo dalam pembentukan Kabinet.

"Enggak, enggak, enggak. Enggak tanya ke saya, " kata Jokowi.

5. Bagi Kue Kekuasaan

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40.

Menurut Ray jika itu terjadi, Prabowo jelas ingin membagikan kue kekuasan kepada semua pihak.

"Akhirnya terbuka juga, Prabowo pada akhirnya ingin membagi kue-kue kekuasaan kepada banyak pihak," kata Ray dihubungi Selasa (7/5/2024).

Selain itu, ia juga menilai Prabowo tidak percaya diri mengelola pemerintah yang akan datang seperti pemerintahan saat ini.

Sehingga dicarilah solusi membengkakkan kursi kabinet.

"Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing," jelasnya.

6. Khawatir Tumpang Tindih

Pengamat Politik Agus Pramusinto menyebut seharusnya penambahan kementerian itu perlu kajian ilmiah.

Serta dibutuhkan data-data pendukung yang lengkap.

"Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap," ujar Agus pada Antara, Rabu (8/5/2024).

Selain itu pertimbangan lainnya adalah efektivitas dari kementerian baru tersebut.

"Apalagi sampai terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada," tambahnya.

7. Suka-suka Pemenang

Sementara pengamat politik Adi Prayitno menganggap penambahan menteri adalah kebijakan dari pemenang Pilpres 2024.

Meski begitu, harus ada regulasi yang diubah karena tak sesuai dengan APBN.

"Harus diubah regulasinya. Suka-suka pemenang saja bagaimana postur kabinet yang ke depan," ujar Adi Prayitno.

Padahal Jokowi merencanakan perampingan APBN termasuk dari kementerian.

"Kalau untuk memajukan bangsa, anggaran harus digelontorkan, kecuali untuk kepentingan tak berfaedah," tambah Adi.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail/Chaerul Umam/TribunWow.com/Tiffany)

Baca berita terkait Pilpres 2024 lainnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Reaksi PKB, Gibran, hingga Jokowi soal Wacana Bentuk 40 Kementerian pada Era Prabowo