Ahli Paslon 01, Faisal Basri Tuding Politik Gentong Babi Dipakai Pemerintah untuk Pemilu 2024

TRIBUNWOW.COM - Tim Hukum Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menghadirikan ahli yakni Ekonom Faisar Basri di sidang sengketa Pilpres 2024, Senin (1/4/2024).

Pada kesempatan itu, Faisal Basri menjadi satu di antara 6 ahli yang dihadirkan oleh THN Anies-Muhaimin.

Faisal Basri lalu menerangkan soal politik gentong babi atau pork barrel dalam keterangannya.

Baca juga: Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK, Ini 5 Poin Petitum Ganjar dan 9 Isi Gugatan Anies

Ia menyebutkan jika politik gentong babi kerap digunakan di Amerika Serikat hingga Indonesia.

"Saya ingin mengaitkan dari prespektif teori yang kerap dipakai adalah gentong babi, bahasa Inggris pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat konteksnya berbeda," ujar Faisal Basri.

"Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR baik senat yang ingin terpilih kembali mereka memasukkan proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituenya distrik mereka agar terpilih kembali."

"Sedemikan makin parah membuat sampai ada NGO yang khusus memoloti pork barrel. Tentu konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi sembako, tapi big project, misal jembatan jalan."

Baca juga: Sosok 4 Anak Pengacara Kondang yang Ikut dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Kubu Prabowo Vs Ganjar

Gentong babi yang ada di Indonesia pun berbeda dengan di Amerika Serikat lantaran latar belakang penduduk yang berbeda.

"Secara umum pork barrel di negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatan masih rendah, angka kemiskinan tinggi di Indonesia, penduduk miskin extrem, nyaris miskin, rentan miskin hampir separo," katanya.

"Jadi santapan yang ada di depan mata para politisi karena mereka leih sensitif terhadap pembagian sejenis bansos yang ad-hoc sikapnya."

Bantuan sosial (bansos) digunakan sebagai iming-iming agar terpilih kembali atau menunjukkan pilihan ke paslon tertentu.

Namun, Kementerian Dalam Negeri sudah bersiap agar bansos tak dipakai untuk senjata Pilkada serentak.

Hal ini berbeda dengan Pilpres 2024 yang dianggap masih menggunakan teknik pembagian bansos.

"Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan bansos ini sebetulnya dialami berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan Kemendagri akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan untuk Perda jelang 2-3 bulan Pilkada itu enggak boleh ada bansos, sadar di sini."

"Tapi pertanyaannya Pilkada dibatasi, pemilu tidak. Di sini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun kualitatif," tambah Faisal Basri. (TribunWOw.com)