TRIBUNWOW.COM - Sidang kabinet paripurna kembali dilakukan perdana setelah momen Pemilu 2024 di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Sidang kabinet tersebut membahas berbagai hal mulai dari Ramadhan hingga (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Termasuk disinggungkan soal program makan siang gratis pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Saat Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis yang Direncanakan Paslon Prabowo-Gibran

Meski hasil dari KPU RI belum diputuskan siapa pemenang presiden dan wakil presiden namun pembahasan program makan siang gratis sudah dilakukan dalam Kabinet Jokowi.

Tiga Menteri Kabinet Jokowi pun turut mengomentari soal pembahasan tersebut setelah sidang kabinet paripurna selesai.

- Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru menyinggung bahwa program makan siang gratis juga dibahas oleh Presiden Jokowi.

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

AHY mengatakan akan ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis.

"Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata AHY.

"Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.

Baca juga: Fakta Program Makan Siang Gratis oleh Prabowo-Gibran, Penjelasan soal Tahun 2029 hingga Sumber Dana

- Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengomentari soal program makan siang gratis yang dibahaskan.

Ia menyebut program itu membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45-2,8 persen di tahun 2025 nanti.

"Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Sri Mulyani menambahkan semua akan diperhitungkan pada bulan depan sembari menunggu jasil presiden baru dari KPU dan hitung manual.