Ramai Kritik Civitas Akademik untuk Jokowi, Luhut Binsar Sebut Ada yang Mengkoordinasi Semua

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal ramainya civitas akademik yang mengritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dikatakan Luhut Binsar bersama dengan Rosi, Kompas TV, Senin (12/2/2024).

Luhut Binsar mengatakan ada orang yang sengaja mengkoordinasi semua para civitas akademik untuk menyampaikan kritik tersebut.

Baca juga: Kembali Muncul Isu Permintaan Jokowi Bertemu Megawati, Dijembatani Sultan HB X hingga Kata Istana

"Kita tahu juga siapa yang bermain ini, terus terang saja kan bagaimanapun tidak semua steril bisa kita dengar," ujar Luhut Binsar.

Namun, Luhut tak mau menjelaskan dan mengungkap sosok tersebut.

Ia hanya meminta agar rakyat menjalani pemilihan di TPS.

"Kita ikutin jadi kita lihat di bawah rakyat tuh enggak ada yang pusing kok jadi biarin saja kita dengarkan, kita catat nanti kita lihat hasil TPS," ujar Luhut.

"Di TPS itu yang membuktikan kebenaran daripada kerisauan tadi."

Baca juga: Mengapa Menteri PDIP Tak Mundur dari Kabinet Jokowi? Megawati Singgung soal Etika dan Moral

Selain itu, Menko Kemaritiman ini juga tak meminta para kritisi untuk berbicara moral.

Pasalnya ia menganggap kritik tersebut tidak tercermin pada sang kritikus.

"Kita jangan bicara moral lah, kita sudah moralis. Hati-hati jangan sok-sok moralis padahal dia juga enggak punya moral juga. Memang kita enggak bisa dengar, enggak bisa tahu, ya tahulah," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari sejumlah akademisi perguruan tinggi di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari seminggu.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah civitas akademika di lingkungan kampus dengan mengajak serta mahasiswa hingga para alumni.

Pernyataan itu diawali oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku kampus yang pernah membimbing Jokowi.

Dikutip dari Kompas.com, perwakilan civitas akademika UGM, Prof Koentjoro mengaku prihatin dengan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dalam gelaran Pemilu 2024.