TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari sejumlah akademisi perguruan tinggi di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari seminggu.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah civitas akademika di lingkungan kampus dengan mengajak serta mahasiswa hingga para alumni.

Pernyataan itu diawali oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku kampus yang pernah membimbing Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bocorkan Sosok Pengganti Mahfud MD di Menkopolhukam, Bukan dari Anggota Partai Politik

UGM

Dikutip dari Kompas.com, perwakilan civitas akademika UGM, Prof Koentjoro mengaku prihatin dengan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dalam gelaran Pemilu 2024.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

Prof Koentjoro lalu menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga keterlibatan aparat dalam demokrasi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Dalam petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.

Presiden Joko Widodo seharusnya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Baca juga: Mulai Mahfud MD hingga Ahok, Inilah Deretan Pejabat Pemerintahan Jokowi yang Mundur karena Pilpres

UII

Setelah UGM, Universitas Islam Indonesia juga menyampaikan hal yang serupa.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Rektor UII Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". "

Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

UI

Universita Indonesia juga menyampaikan kritik terkait situasi Pemilu 2024 di Gedung Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).