Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali' mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesetiaan bangsa," bunyi Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.

Kemudian dalam deklarasi tersebut juga dijelaskan, bahwa sivitas akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.

Baca juga: Respons Jokowi setelah Pertemuan dengan Mahfud MD yang Mengundurkan Diri, Bandingkan Menteri Lainnya

Unhas

Forum Guru Besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi, Jumat (2/2/2024).

Aksi tersebut dilaksanakan di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024).

Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi yang memimpin deklarasi mengatakan pihaknya perlu mengeluarkan penyataan sikap setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024.

Mereka menyampaikan tiga poin dalam kritik tersebut.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Kedua Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," tegas Prof Triyatni.

Ketiga, Meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

UMY

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga ikut menyampaikan kritik pada Sabtu (3/2/2024).

Akif Klimiyah selaku anggota dewan guru besar UMY mewakili para civitas akademika dari UMY.

"Mendesak Presiden Republik Indonesia menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanakan pemilu 2024 yang jujur dan adil," ujar Akif dikutip dari Kompas TV.

"Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius."

UNPAD

Ketua Senat Akademik Universitas Padjajaran, Ganjar Kurnia beberangan menyampaikan kritik dengan para alumni dan mahasiswa, Sabtu (3/2/2024).