Soal Ganjar Beri Nilai 5 pada Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Tak Ada Putusan yang Sempurna

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habibburokhman mengomentari soal pernyataan capres Ganjar Pranowo.

Diketahui, Ganjar Pranowo mengritisi hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memberi nilai 5.

Menanggapi hal itu, Habiburokhman menyebut bahwa menteri hukum juga bagian dari tim Ganjar Pranowo.

Baca juga: Alasan Prabowo Subianto Terlihat Sering Joget Jelang Pilpres 2024, Ceritakan soal Kakek dan Ayahnya

"Kita tahu ada dua menteri di bidang hukum di partai yang sama dengan Pak Ganjar. Pak Mahfud MD Menkopolhukam dan Pak Yasonna Laoly, Menkumham ," kata Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Senin 20 November 2023.

"Apakah yang disampaikan Pak Ganjar itu bagian dari otokritik, kita paham Pak Ganjar negarawan tentu tak tendensius kalau bicara tapi otokritik bagi kita semua.

Jika menilik lebih dalam, kritisi yang disampaikan Ganjar Pranowo itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Sehingga Ganjar Pranowo dianggap kecewa dengan putusan hukum yang dibuat oleh MK tersebut.

Menanggapi hal itu, menurut Wakil TKN Prabowo-Gibran putusan hukum bisa saja tak sempurna.

Baca juga: Bantah soal Narasi Tekanan hingga Diajak Komunikasi TPN Ganjar-Mahfud, Anies Baswedan: Hadapi Saja

"Jadi ekspektasi kita terhadap penegakan hukum itu sebagaimana sebagaimana kiper dalam tim sepak bola. Seberapapun banyak peluang gol dia gagalkan tetapi satu kebobolan dia akan dibully," kata Habiburokhman.

"Tidak ada produk hukum yang sempurna, tak ada putusan pengadilan yang sempurna."

"Soal putusan MK ada pihak yang masih missleading saat ini karena kita baca putusan MKMK tak ada bukti intervensi yang ada Pak Anwar Usman disalahkan melanggar MK padahal pengesampingan azas kepentingan itu kan produk hakim-hakim konsitusi sebelumnya."

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum era Jokowi sangat buruk.

Bahkan, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum di Indonesia.

Faktor keburukan itu terjadi karena banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para petinghgi hukum.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Capres-Cawapres Versi 7 Lembaga, Anies-Imin Vs Prabowo-Gibran Vs Ganjar-Mahfud