Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Pengamat: Kebingungan Menentukan Narasi Kampanye

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyoroti kritikan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan rapor merah senilai 5 (dari 10) terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi dan menganggap penegakan hukum semasa pemerintahan Jokowi mengalami penurunan.

Menanggapi kritikan itu, Agung Baskoro menilai Ganjar Pranowo kebingungan dalam memilih narasi kampanyenya.

Baca juga: Soal Ganjar Beri Nilai 5 pada Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Tak Ada Putusan yang Sempurna

Mengingat, dua pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanyenya.

"Secara personal, pernyataan paradoks dari pasangan Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo-Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies-Muhaimin dengan wacana perubahan," kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Secara institusional, Agung menyebut persoalan hukum senantiasa menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu.

Oleh karena itu, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, kata Agung, seyogyanya kritikan tersebut dibarengi dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga mafia hukum.

"Sehingga menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor di tengah Menkopolhukam-nya adalah cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD," ujar Agung.

Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks karena rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

"Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?" terang dia.

Baca juga: Perbandingan Kekuatan Anies Vs Prabowo Vs Ganjar di Jawa Timur, Khofifah Jadi Rebutan, Siapa Unggul?

Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.

Jika tidak, hal ini bisa berdampak signifikan terhadap elektoralnya, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20.