Penegakan Hukum Era Jokowi Diberi Rapor Merah oleh Ganjar, TKN Prabowo-Gibran: Tanya Pak Mahfud

Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," katanya.

Tanggung Jawab Mahfud

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik penilaian Ganjar.

Nusron mengatakan Ganjar seharusnya bertanya kepada pasangannya, Mahfud mengenai rapor penegakan hukum era Jokowi yang dianggap buruk.

Sebab, Mahfud hingga kini masih menjadi 'pembantu' presiden dengan menduduki posisi Menko Polhukam yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum di Tanah Air.

"Menko Polhukam yang paling bertanggungjawab penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD," kata Nusron kepada wartawan selepas acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang menghadirkan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

"Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya lagi.

Nusron menilai bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal itu, kendati Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan.

"Ya tanya Pak Mahfud," kata Nusron.

Ia juga menganggap bahwa TKN Prabowo-Gibran tak berwenang untuk memberi penilaian serupa seperti yang diberikan Ganjar.

Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung Jokowi dianggap tak berpengaruh.

"Ya memang ada anak presiden terus kenapa? Tidak perlu kita tanggapi, suruh tanya Pak Mahfud. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayyun dan tanya sama Pak Mahfud," ujar Nusron.

"TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor. TKN dibentuk untuk memenangkan Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating," katanya menegaskan.

Baca juga: Menakar Potensi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersatu di Pilpres 2024, Ini Analisa Pengamat

Dibela Mahfud