Aksi Cak Imin Hengkang dari Kubu Prabowo Disebut Tanpa Izin, Airlangga: Tidak Ada yang Berkomunikasi

TRIBUNWOW.COM - Sosok Ketua Umum Partai Golkar sekaligus rekan koalisi Prabowo Subianto, yakni Airlangga Hartarto ikut angkat bicara terkait hengkangnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dilansir TribunWow.com, Cak Imin dan PKB adalah satu dari rekan koalisi Prabowo Subianto yang sempat menyatakan dukungannya kepada Menteri Pertahanan tersebut yang bakal menjadi capres di Pilpres 2024 kelak.

Namun, setelah menganggap posisinya di KIM tak kuat, PKB akhirnya bermanuver dan kini merapat ke kubu NasDem di mana Cak Imin didaulat sebagai wakil Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti.

Baca juga: Profil Cak Imin, Ketum PKB yang Digadang-Gadang Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut Airlangga, Cak Imin tidak berkomunikasi dengannya terkait keputusan keluar dari koalisi dan bermanuver ke partai NasDem.

"Kalau rencana terkait untuk tindakan yang diputuskan seperti kemarin tidak ada yang berkomunikasi," tutur Airlangga Hartarto saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 1 September 2023, dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

Menurut penjelasan lebih lanjut dari Airlangga, Ketum Golkar tersebut terakhir kali berkomunikasi dengan Cak Imin adalah saat berada di perayaan ulang tahun PAN yang digelar di Hotel Sultan, Senin 28 Agustus 2023 lalu.

Dalam pertemuannya tersebut, Cak Imin juga tidak membahas tentang hengkang dari koalisi kepada Airlangga.

"Sebelum itu, di acara PAN," tambah Airlangga.

Meski ditinggal oleh PKB, namun Airlangga menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan keputusan kubu dari Cak Imin.

Baca juga: Kemesraan Singkat AHY-Anies: Nasibnya Berubah Drastis seusai Cak Imin Datang, Demokrat Mencak-mencak

Menurut Airlangga, keputusan arah koalisi adalah kebijakan masing-masing partai.

"Ya itu kan apa namanaya, sebuah kebijakan yang diambil oleh PKB, jadi kalau partai-partai politik kita mengapresiasi kemandirian masing-masing," ujar Ketum Golkar tersebut.

Buntut dari hengkangnya PKB, Airlangga Hartarto menyebut pihaknya akan segera mengadakan diskusi internal partai.

Namun, Airlangga belum menyebut langkah yang akan diambil oleh Golkar terkait manuver yang dilakukan oleh PKB.

"Ya kita akan bahas internal dalam waktu dekat," pungkas Airlangga.

Prabowo Rugi Besar jika PKB Benar Tergoda Nasdem?

Rumor hengkangnya PKB dari Koalisi Prabowo di Pilpres 2024 nanti dinilai bakal merugikan kubu dari Menteri Pertahanan tersebut.

Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad turut menanggapi dinamika politik antara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, Saidiman menjelaskan jika bacapres Koalisi Indonesia Maju besutan Prabowo Subianto bakal merugi besar jika ditinggalkan oleh PKB.

Baca juga: Anies Baswedan-Cak Imin Potensi Guncang Peta Politik di Pilpres 2024, Berpotensi Ada Poros Baru

Sebagaimana diketahui, PKB disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Nasdem dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presidennya.

Menurutnya, perginya PKB dari Koalisi Indonesia Maju dapat merugikan suara Prabowo khususnya di Jawa Timur dan kelompok Nadliyin.

“Keputusan PKB bergabung dengan NasDem itu jelas merugikan Prabowo. Untuk sementara, Prabowo kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis pemilih PKB, terutama Jawa Timur dan massa Nahdliyin,” kata Saidiman saat dihubungi, Kamis (31/8/2023) dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

Ia juga menjelaskan jika sebenarnya Prabowo membutuhkan PKB guna bisa mengimbangi bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan basis Nahdiyin.

Meski begitu, PKB dipandang punya dasar kuat untuk bisa meninggalkan koalisi parpol pendukung Prabowo.

Terlebih, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar sejak setahun lalu menyatakan dukungannya kepada Prabowo dengan membawa proposal cawapres.

“Mereka menyatakan dukungan paling awal pada Prabowo Subianto sejak setahun lalu, tapi proposal mereka untuk menjadikan Muhaimin sebagai Cawapres tidak mendapat respons berarti dari Prabowo,” kata dia.

Tapi sayangnya, belum juga terealisasi setelah menunggu satu tahun lamanya, pada akhirnya, koalisi KKIR bubar dan digantikan dengan Koalisi Indonesia Maju imbas bergabungnya PAN dan Golkar.

Masuknya PAN dan Golkar membuat peluang cawapres Cak Imin menipis.

Sebagaimana diketahui koalisi Gerindra dan PKB awal mulanya bernama Koalisi Partai Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Selain itu, adanya perubahan nama koalisi tanpa persetujuan PKB disinyalir menjadi pemicu.

“Dan itu (pergantian nama) tanpa konfirmasi PKB terlebih dahulu. Bagaimana pun, PKB adalah salah satu partai besar dengan basis massa yang solid. Jika diremehkan, PKB tentu semakin tidak punya alasan untuk tetap bersama Prabowo,” kata Saidiman.

Atas dasar itu, menurut analisi Saidiman wajar jika Cak Imin yang merupakan pimpinan partai besar yakni PKB kecewa karena dianggap sebelah mata oleh Prabowo.

Apalagi, proposal cawapres yang diajukan sejak setahun lalu hingga kini masih tak berujung bahkan cenderung diabaikan oleh Gerindra.

“Ya, sebagai pemimpin partai besar, tentu sakit hati jika diambangkan bahwa diremehkan begitu,” pungkasnya.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Menurut Dedi, Prabowo wajib mewaspadai keluarnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju.

Mengingat, PKB merupakan satu di antara partai dengan basis masa besar.

Terlebih, suara PKB di Jawa Timur cenderung solid sebagaimana PDIP di Jawa Tengah (Jateng) yang merupakan basis kuat pendukung Ganjar Pranowo.

“Gerindra sendiri tentu perlu waspada, bagaimanapun PKB membawa suara cukup solid dan besar, utamanya di Jawa Timur, lalu Jateng sudah dikuasai PDIP, sementara Jabar berbagi porsi dengan Anies, gambaran ini bisa membuat Gerindra khawatir,” ucap Dedi.

(TribunWow.com)

Baca berita Pilpres 2024 lainnya