Kabar Metropolitan
Gaji Ayahnya Tak Dikembalikan oleh Pemda, Mahasiswa UI Protes ke Anies Baswedan: Belum Bapak Lunasi
Irma bertanya soal kebijakan Anies Baswedan semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Elfan Fajar Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Bakal calon presiden Anies Baswedan berkunjung ke Universitas Indonesia (UI) setelah diundang jadi pembicara kuliah kebangsaan, Selasa 28 Agustus 2023.
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan para mahasiswa yang hadir.
Dikutip dari YouTube tvOneNews, ada beberapa penanya yang langsung berhadapan dengan Anies Baswedan.
Baca juga: Kubu Prabowo Tetap Pede meski Ganjar dan Anies Digadang-gadang Bersatu, Singgung Jokowi
Satu di antaranya adalah mahasiswi bernama Irma Josphine yang berkuliah di program studi Ilmu Hubungan Internasional.
Irma bertanya soal kebijakan Anies Baswedan semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu Anies Baswedan harus menghadapi Pandemi Covid-19 yang dialami seluruh dunia.
Kebijakannya saat itu adalah memotong tunjangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Jakarta.
Baca juga: Prabowo Diyakini Menang di Pilpres 2024, Gerindra Tak Gubris Wacana Ganjar-Anies: Kita Sudah Unggul
Irma lalu bertanya kapan gaji PNS yang dipotong tersebut akan dikembalikan lagi.
"Apa yang akan bapak lakukan sebagai presiden jika terpilih padahal utang janji bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu," kata Irma.
"Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen gaji mereka belum dikembalikan oleh bapak."
"Bagaimana pertanggungjawaban bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia nantinya."
Baca juga: AHY Tak Ikut saat Anies dan Tim 8 Koalisi Perubahan Bertemu SBY di Cikeas, Ada Apa?
Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan mulai menerangkan dari awal terjadinya hingga tunjangan PNS dipotong.
"Bicara kesejahteraan ketika terjadi pandemi maka pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan Covid, dua aspek, aspek kesehatan dan jaminan sosial," kata Anies Baswedan.
"Karena warga diminta untuk di rumah, dengan itu maka mereka tidak nya pendapatan rutin. Mereka yang pendapatan harian otomatis hilang, mereka yang pendapatan bulanan bisa mengandalkan gaji dan pekerjaan yang masih dipertahankan," tambahnya.
Mantan Menteri Pendidikan itu lalu menerangkan ada 900 ribu warga miskin di Jakarta sebelum datangnya pandemi.
Baca juga: Jika Anies Tak Jadi Nyapres, Prabowo Subianto Diunggulkan Menangi Pilpres 2024 Kalahkan Ganjar

"Ketika terjadi pandemi maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan semua berada di rumah yang asalnya Rp 900 ribu yang ditanggung pemerintah yang berada di posisi tidak punya pendapatan yang cukup," katanya.
Jumlah penduduk miskin Jakarta lalu meningkat saat pandemi datang menjadi 2,4 juta orang.
itu meningkat angkanya sampai sekitar Rp 1,6 juta
"Nah Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900 ribu keluarga terima lalu berubah jadi 2,4 juta yang harus terima itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, bantuan sembako oleh pemerintah," tuturnya.
Untuk membantu warga miskin tersebut, Anies Baswedan lalu memutuskan untuk memotong tunjangan ASN yang bertugas di Jakarta.
Baca juga: Terlanjur Bikin Heboh, Politisi PDIP Klarifikasi Wacana Duet Ganjar-Anies: Terakhir Ganjar-Gibran
"Jadi saya sebagai gubernur waktu itu mengumpulkan ASN pada waktu itu saya berbicara sekarang ini ada uang nilainya Rp 1,6 triliun mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh jakarta, itu tunjangan kinerja daerah."
"Kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima 60 ribu ASN atau Anda hibahkan pada warga Jakarta dan beritahu anak, istri, suami bahwa uang itu bukan diberikan pemerintah, uang itu diberikan ke tetangga Anda karena terdampak pandemi."
Anies Baswedan mengatakan uang yang diterima PNS di Jakarta sangatlah tinggi.
Bahkan, kelas kelulusan baru menjadi PNS di Jakarta sudah mencapai dua digit dan mengalahkan gaji perusahaan.
Sementara untuk pengembalian pemotongan tersebut, Anies mengatakan hal itu akan terjadi jika APBD sudah perlahan kembali.
Diketahui pada Mei 2020, tunjangan PNS di DKI Jakarta mendapatkan pemotongan sebesar 50 persen.
Tunjangan yang dipotong adalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Hal itu dilakukan untuk membantu korban Covid-19.
Namun, 3 tahun berlalu, belum ada kejelasan soal pengembalian tersebut.
Anies Baswedan mengatakan ada yang sudah dikembalikan namun ada pula yang masih menunggu proses pengembalian APBD. (TribunWow.com/ Tiffany Marantika)