Apa yang Terjadi jika KKB Lakukan Tembak Mati Pilot Susi Air karena Tak Kunjung Dibebaskan?

TRIBUNWOW.COM - Sejak awal Februari 2023, pilot pesawat Susi Air Philips Mark Methrtens belum mengalami titik terang.

Diketahui, pilot Susi Air disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua Pegunungan.

Selain itu pesawat yang disopiri Philips juga dibakar oleh KKB.

Baca juga: Sosok 6 TNI yang Membelot ke KKB Papua, Ada yang Diangkat jadi Pemimpin hingga Tokoh Senior

Beberapa kali aparat TNI-Polri berupaya untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu dari penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil.

Terbaru, KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Philips jika pilot Susi Air itu tak kunjung dibebaskan.

Melalui media sosial, mereka mengancam akan menembak Philips pada Sabtu (1/7/2023).

Terkait dengan ultimatum itu, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya tetap membangun komunikasi dengan keluarga Egianus Kogoya.

Baca juga: Sosok Pimpinan KKB yang Telah Bunuh dan Tembak Anggota TNI, Bawahannya Telah Beri Info ke Polisi

Tujuannya, pihak keluarga menyampaikan kepada Egianus Kogoya untuk dapat menahan emosi dan bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan.

Selain itu, Kapolda meminta penjabat Bupati Nduga untuk membantu membebaskan sandera dari tawanan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Penjabat Bupati Nduga yang baru dilantik diharapkan dapat membangun komunikasi secara aktif agar kelompok Egianus tidak lagi menuntut hal-hal yang diberikan negara," kata Mathius Fakhiri di Jayapura, Selasa (27/6/2023), dilansir dari Kompas.tv.

Tanggapan TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa batas waktu negosiasi tidak bisa ditentukan.

Ia memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi untuk terus melakukan negosiasi.

“Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” kata Yudo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Yudo mengatakan, pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat.

Menurut Panglima, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan.

“Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat, sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” tutur Yudo.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, KKB pasti telah mengetahui konsekuensi jika mereka benar-benar menembak pilot Philips.

“Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya, utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua,” kata Julius saat dihubungi, Jumat (30/6/2023).

Julius menyebutkan, apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

“Secara strategi operasi akan lebih memudahkan satgas untuk melakukan operasi,” ucap Julius.

Kapuspen mengatakan bahwa aparat TNI-Polri masih mengedepankan pendekatan soft approach dalam operasi pencarian Philips.

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti Marah Besar hingga Ingin Lempar Bom ke KKB Papua: Apa Dosa Saya?

Ancaman KKB dinilai tak efektif

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, tidak ada yang salah dengan respons Kapuspen itu.

"Menurut saya, tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapuspen TNI. Itu bukanlah pernyataan yang reaktif, minim empati, dan gegabah," kata Fahmi kepada Kompas.com, Sabtu (1/7/2023).

Menurut Fahmi, andai KKB benar-benar menembak Philips, tentu saja operasi akan menjadi lebih mudah.

Tekanan dan risiko yang dihadapi aparat dalam operasi pun jauh berkurang.

"Dengan demikian, operasi akan sepenuhnya bisa dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan sekaligus mengevakuasi korban," ujar Fahmi. 

Fahmi menilai, pernyataan Kapuspen TNI juga merupakan sebuah penegasan terhadap KKB bahwa ancaman mereka tak bisa menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis.

Menurut dia, Pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal Philips pasti menyadari bahwa tidak ada satu pun negara yang mau ditekan untuk mempertaruhkan atau bahkan menggadaikan kedaulatannya.

"Apalagi, sejauh ini upaya persuasif juga telah dan terus dilakukan dengan serius," kata Fahmi.

Diharapkan selesai dengan damai

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro berharap, penyanderaan pilot Susi Air itu bisa diselesaikan dengan damai.

"Komnas HAM tetap berharap agar kasus penyanderaan ini dapat diselesaikan dengan damai," ujar Atnike saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (2/7/2023).

Atnike mengatakan, Komnas HAM mendukung pemerintah dan berharap agar segera menemukan solusi yang tepat dan aman terkait penyanderaan itu. 

Ia menyebut kewenangan penanganan kasus tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Sementara itu, posisi Komnas HAM mendesak agar penyandera bisa segera melepas Philips.

"Agar situasi keamanan di Papua menjadi lebih baik," tutur Atnike. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ancaman KKB dan Nasib Pilot Susi Air yang Diujung TandUK."