Moeldoko Akui sudah 2 Kali Kunjungi dan Ceramah di Ponpes Al Zaytun di Era SBY dan Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui dirinya sudah dua kali pergi mengunjungi Pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Kunjungan ini dilakukan oleh Moeldoko sebanyak dua kali atas undangan Ponpes Al Zaytun.

Dikutip TribunWow dari wartakota, menurut keterangan dari Moeldoko, kunjungan ini terjadi pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Isu Oknum Istana Jadi Bekingan Al Zaytun, Langsung Bantah: Saya Dong?

Seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (26/6/2023) Moeldoko mengaku sudah dua kali berkunjung dan memberikan ceramah di Ponpes Al Zaytun.

Satu kali saat masih menjadi Pangdam, kemudian Moeldoko berkunjung lagi saat menjadi Kepala Kantor Staf Presiden.

"Saya dua kali. Waktu (masih) Pangdam dulu ya. Pangdam sekali. Berikutnya waktu (jadi) KSP saya ke sana," kata Moeldoko.

Kedatangan Moeldoko ke Al Zaytun pun atas undangan pihak ponpes.

Saat itu, menurut Moeldoko, kondisi di Ponpes Al Zaytun berjalan seperti biasa.

Hal itu disampaikannya merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya.

Hanya saja Moeldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan.

"Ya lingkungannya berjalan seperti biasa ya. Lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental ya di sana," jelas Moeldoko.

Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaytun, mantan Panglima TNI itu pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut.

Selain itu perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana.

"Bahwa kalau persoalan itu kan perlu ada pendalaman. Harus ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas kan saya enggak ngerti," terang Moeldoko.

"Bagaimana yang sesungguhnya itu apa, perlu adanya badan yang intens melihat itu sehingga nanti kesimpulannya tidak salah. Jangan membuat kesimpulan atas isu yang berkembang wah repot nanti," papar Moeldoko.

Bantahan Presiden Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa adanya anggapan pihak istana membekingi Ponpes AL Zaytun.

Presiden Jokowi juga menepis bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ikut terlibat membeking Ponpes Al Zaytun.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

"Saya dong istana? Endaklah, endak, endak, endak," kata Presiden Jokowi.

"Endak, endak, endak (Pak Moeldoko)," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Dari Ketua Umum Partai hingga Presiden, Inilah Daftar Pejabat yang Pernah Kunjungi Ponpes Al Zaytun

Sebelumya, Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, menjadi polemik, karena dianggap telah mengajarkan Islam menyimpang.

Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD buka suara turut terkait polemik Pesantren Al Zaytun yang diduga sesat tersebut.

Mahfud MD memastikan apabila terbukti ada pelanggaran hukum, maka pentolan Pesantren Al Zaytun akan berurusan dengannya.

Meski demikian, Mahfud MD meminta masyarakat bersabar terkait polemik Al-Zaytun.

Mahfud mengaku tak ingin terburu-buru memberikan keputusan.

Menurut Mahfud MD, tim investigasi masih bekerja, termasuk tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Masih dipelajari, karena itu kan fenomena yang baru. Kita tidak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua," kata Mahfud MD, saat ditemui di Unpas, Kamis (22/6/2023

Mahfud MD berujar bahwa apapun hasil temuan tim investigasi, harus dihargai semua pihak.

Jika ada pelanggaran, pihak Al-Zaytun harus taat hukum.

Begitu juga sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik harus diakhiri.

"Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh Indonesia (harus taat hukum). Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD memastikan apabila Ponpes Al Zaytun tak taat hukum, maka pentolannya Panji Gumilang akan langsung berurusan dengannya.

"Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenag. Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya," tutur Mahfud MD. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Soal Dugaan Penyimpangan di Al Zaytun,Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko: Perlu Ada Pendalaman