Heboh Kabar Anies Baswedan Segera Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi oleh KPK

TRIBUNWOW.COM - Calon Presiden Anies Baswedan kembali mendapat isu negatif jelang Pilpres 2024.

Kali ini, Anies Baswedan disebut segera menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Kabar tersebut disampaikan oleh Mantan Wamenkumham sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana.

Baca juga: Survei Terbaru Indopol, Prabowo Subianto Paling Populer Dibanding Ganjar dan Anies Baswedan

Baca juga: 5 Banding 1, Terungkap Peta Kekuatan Prabowo Vs Anies Baswedan dari Hasil Survei LSN

Menurut pengamatan Denny Indrayana, Anies Baswedan akan banyak mendapat penjegalan, termasuk rencana penetapan sebagai tersangka.

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," katanya, Rabu (21/6/2023).

Disebut Denny, Setelah KPK 19 kali ekspose--ini pemecah rekor--seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka.

"Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo."

Denny mengaku tidak terkejut mendengar informasi ini.

Ia menyatakan, pernah menulis," “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

Baca juga: Demokrat Berpotensi Berkoalisi dengan Partai Lain jika AHY Tak Ditunjuk Jadi Cawapres Anies Baswedan

4. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

5. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

6. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.