Breaking News:

Pemilu 2024

Pesta Pemilu Sarang Praktik Korupsi, Jusuf Kalla Imbau Warga yang Ingin Mencalonkan untuk Wirausaha

Jusuf Kalla menjelaskan, untuk menjadi pejabat di Indonesia, pasti membutuhkan ongkos politik.

YouTube Najwa Shihab
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (18/3/2020). Jusuf Kalla menjelaskan, untuk menjadi pejabat di Indonesia, pasti membutuhkan ongkos politik. 

TRIBUNWOW.COM - Politisi yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara soal maraknya korupsi yang terjadi selama gelaran Pemilu.

Jusuf Kalla mengatakan tingginya ongkos politik di Indonesia berujung pada praktik korupsi dari berbagai kalangan.

Menurut Jusuf Kalla, banyak pejabat yang terpaksa melakukan korupsi demi memiliki modal untuk maju.

Baca juga: Ada Aktor yang Berpotensi Sebar Manipulasi Informasi Pemilu 2024 hingga Berujung pada Kebencian

"Sistem negeri ini tentu sudah lebih baik, tapi harus lebih baik lagi untuk mencegah adanya suatu ketimpangan yang menyebabkan adanya ongkos tinggi yang menyebabkan harus korup. Kalau tidak korup enggak bisa. Bukan harus. Artinya menyebabkan orang korup," ujar JK saat ditemui di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis (13/4/2023).

JK menjelaskan, untuk menjadi pejabat di Indonesia, pasti membutuhkan ongkos politik.

Terutama jika seseorang ingin menjadi Presiden, JK memastikan orang tersebut pasti membutuhkan ongkos yang tinggi.

Untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan, maka seorang capres membutuhkan sponsor sebagai penyokong dana.

Baca juga: Dari Jokowi, Jusuf Kalla, hingga Ganjar Pranowo, Berikut Ungkapan Duka atas Kematian Ferry Mursyidan

Ketua Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menanggapi aturan penutupan rumah ibadah selama PPKM Darurat Jawa dan Bali tanggal 3 - 20 Juli 2021.
Ketua Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menanggapi aturan penutupan rumah ibadah selama PPKM Darurat Jawa dan Bali tanggal 3 - 20 Juli 2021. (YouTube Kompas TV)

Permasalahannya, kata JK, sponsor yang telah menyokong dana itu seolah-olah menjadi investor yang harus dikembalikan modalnya di kemudian hari.

"Mau jadi bupati ongkosnya berapa. Mau jadi gubernur ongkosnya berapa. Mau jadi Presiden apalagi, ongkosnya lebih tinggi lagi. Menyebabkan butuh sponsor. Sponsor kemudian jadi investasi. Investasi harus dibayar kembali," tuturnya.

"Itulah yang kemudian menyebabkan adanya suatu gap-gap antar masyarakat. Dan kemudian jadi orang berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada untuk memenuhi (ongkos) tadi," sambung JK.

Lalu, JK mengingatkan betapa pentingnya masyarakat untuk selalu hidup sederhana.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Ribut Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Dihentikan, Ungkit Hoaks Emas Batangan

Dia bahkan menyarankan masyarakat untuk berwirausaha agar bisa maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik tanpa harus korupsi.

"Kalau hidup sederhana, Anda tidak maju untuk korupsi. Tapi juga ada batasnya hidup sederhana itu. Maka tentu ada dua hal, pertama kita sendiri harus berbuat lebih baik lagi. Atau yang kedua ialah bagaimana masyarakat itu mempertinggi wirausahaan sehingga timbul alternatif untuk maju tanpa korup," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Persoalkan Biaya Politik Tinggi, Jusuf Kalla: Bikin Orang Jadi Korupsi."

Sumber: Kompas.com
Tags:
KorupsiJusuf KallaPemilu
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved