Terkini Nasional
Viral Ucapan Ketua Komisi III DPR, Hanya Bilang 'Siap' jika Diperintah 'Juragan': Gak Berani, Pak
Viral pernyataan Bambang Pacul yang mengaku tak bisa bertindak jika tak diperintah 'juragan'.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Baru-baru ini, viral pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Dilansir TribunWow.com, dalam rapat itu, Bambang Pacul mengaku tak bisa mengambil keputusan tanpa perintah dari ketua umum partai.
Dalam pernyataannya, Bambang Pacul menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan sebutan 'Ibu' hingga 'Juragan'.
Potongan video Bambang Pacul itu menjadi viral setelah diunggah sejumlah akun Twiiter.
Baca juga: Ucapkan Selamat, Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Sudah Menang Dikeroyok Lawan DPR saat Rapat
Satu di antaranya diunggah akun Twitter @MataNajwa, Jumat (31/3/2023).
Dalam kesempatan itu, mulanya Mahfud MD meminta Bambang Pacul selaku Ketua Komisi III DPR RI untuk mengesahkan UU Perampasan Aset.
Tanpa basa-basi, Bambang Pacul langsung menjawab permintaan Mahfud MD tersebut.
"Pak Mahfud bilang sama kita 'Tolong dong Undang-undang Perampasan Aset dijalanin'," ucap Bambang Pacul.
"Republik di sini gampang pak Senanyan ni, lobinya jangan di sini pak."
"Ini Korea-korea ini semua nurut bosnya masing-masing," imbuhnya.
Baca juga: Viral Bocah 7 Tahun di Manado Dibunuh lalu Dirudapaksa, Hotman Paris Kerahkan Tim Hotman 911
Ucapan Bambang Pacul itu mmbuat peserta rapat terbahak.
Bambang Pacul lantas menyinggung sosok 'Ibu' yang dipatuhinya.
"Di sini boleh ngomong galak, Bambang Pacul ditelepon ibu 'Pacul berhenti', 'Siap', begitu laksanakan," kata Bambang Pacul.
"Mungkin perampasan aset bisa tapi harus bicara dengan ketum partai dulu."
"Kalau di sini enggak bisa," imbuhnya.
Bambang Pacul kembali menegaskan kepada Mahfud MD bahwa segala keputusan harus sesuai dengan perintah ketua umum partai.
"Permintaan njenengan saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan."
"Mana perintahnya enggak berani pak," tandasnya.
Mahfud MD Dicurigai Cari Panggung
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mempertanyakan motif Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun (T) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dilansir TribunWow.com, Benny bahkan menyentil Mahfud MD tengah mencari panggung untuk Pilpres 2024.
Hal itu diungkap Benny dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Menkopolhukam dan anggota Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).
Baca juga: Bongkar Transaksi Rp 349 T, Mahfud MD Balik Tantang Arteria Dahlan untuk Ancam Kepala BIN: Berani?
Dalam kesempatan itu, Benny K Harman mengakui sempat memiliki banyak prasangka karena Mahfud tiba-tiba membongkar indikasi transaksi Rp 349 T.
"Sampai ada yang mengatakan jangan-jangan Pak BKH dan Pak Mahfud mau jadikan ini panggung untuk wakil calon presiden dan calon atau calon presiden," ungkap Benny, dikutip dari kanal YouTube DPR RI, Rabu (29/3/2023).
Kendati demikian, Benny mengaku enggan ambil pusing jika Mahfud memang ingin maju di Pilpres 2024.
"Bagi saya itu biasa, kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Tapi itu dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak?," jelasnya.
Benny lantas meminta Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu tidak bertindak seperti pengamat politik.
"Bapak kan bukan pengamat politik. Saya bertanya, Pak Mahfud ini pengamat politik seperti belum menjadi Menkopolhukam dulu atau apa?," imbuhnya.
Tak hanya soal dugaan ingin maju di Pilpres 2024, Benny mengaku dibayangi sejumlah prasangka lain terkait motif Mahfud membongkar transaksi janggal bernilai fantastis itu.
Baca juga: Peringatan Mahfud MD pada Arteria Dahlan: Jangan Gertak-gertak, Saya Juga Bisa Gertak Saudara
Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya menyampaikan informasi yang sudah matang kepada publik.
Ia pun menyayangkan Mahfud yang sudah menghebohkan publik meski transaksi janggal Rp 349 itu baru sekedar indikasi.
"Macam-macam pikiran saya Pak Mahfud, pikiran saya jadi muncul pikiran saya macam-macam ini membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi apa yang beliau lakukan, macam-macam sudah, jangan-jangan, jangan-jangan," jelas Benny.
"Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang itu UU KIP." (TribunWow.com)
