Pemilu 2024: Kenali Indeks Kerawanan Pemilu, Berikut Tujuan dan Dimensinya

TRIBUNWOW.COM – Demi kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Peluncuran IKP untuk Pemilu 2024 telah dilakukan oleh Bawaslu pada Jumat (16/12/2022) di Jakarta.

Bawaslu melakukan tugasnya sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 ayat (1) yang menyampaikan bahwa “dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.”

Dilansir dari laman resmi Bawaslu, Bawaslu telah menjadikan IKP sebagai dasar program pencegahan, pengawasan tahapan pemilu, dan pemilihan.

Oleh karena itu, IKP sendiri merupakan usaha Bawaslu dalam memprediksi dan menghindari sejak dini pada kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi selama tahapan Pemilu berlangsung.

Baca juga: KPU Siapkan Sistem Elektronik untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Ini Fungsinya

IKP mempunyai tiga tujuan utama dan dimensi untuk proses tahapan Pemilu, dilansir dari situs resmi Bawaslu Kebumen.

Tujuan Utama IKP

1. Memetakan kemungkinan adanya kerawanan di 34 provinsi dan di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. Melakukan antisipasi dan deteksi sejak dini terhadap kemungkinan adanya pelanggaran Pemilu dan tahap pemilihan.

3. Mendasari program untuk pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu.

Baca juga: KPU Riau Rencanakan Skema Pembiayaan Pilkada 2024 yang Lebih Efisien, Hemat hingga Rp154 Miliar

Dimensi Kerawanan Pemilu dalam IKP

1. Dimensi sosial dan politik

Dalam dimensi sosial politik, terdapat subdimensi untuk menjadi acuan seperti halnya keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, dan otoritas penyelenggara negara,

Pada bagian otoritas penyelenggara Pemilu sendiri terdapat hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu.

2. Dimensi penyelenggaraan Pemilu

3. Dimensi Kontestasi

Dalam dimensi kontestasi terdapat subdimensi yaitu hak pilih dan kampanye calon.

4. Dimensi Partisipasi

Pada dimensi partisipasi meliputi dua subdimensi yaitu partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Baca juga: Kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan Komnas Perempuan Wujudkan Pemilu 2024 Inklusif Gender

Dimensi-dimensi yang ada dalam IKP tersbut akan menjadi sebuah indikator untuk mengukur kejadian yang mengganggu berjalannya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

Dalam acara peluncuran IKP tersebut, Bawaslu mengeluarkan angka kerawanan tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia.

Bawaslu membagi ukuran kerawanan tersebut menjadi tiga tingkat, yaitu ada provinsi dengan kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.

Ada delapan provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan rendah berdasarkan IKP, diantaranya ada Jambi (12,03), Kalimantan Barat (12,69), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Tengah (18,77), dan Kalimantan Utara (20,36).

Kemudian untuk kategori kerawanan sedang, terdapat 21 provinsi beberapa diantaranya termasuk Nusa Tenggara Timur (56,75), Papua (57,27), Riau (62,59), Lampung (64,61), dan Banten (66,53).

Sedangkan, kategori kerawanan tinggi ada pada provonsi Kalimantan Timur (77,04), Jawa Barat (77,04), Maluku Utara (84,86), Sulawesi Utara (87,48), dan Jakarta (88,95). (TribunWow.com/Risabila)