Polri, KPU, Bawaslu, dan KPI Siap Perangi Informasi Hoaks Jelang Pemilu Serentak 2024

TRIBUNWOW.COM - Polri bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengadakan Rapat Koordinasi  untuk membahas strategi mengatasi hoax atau hoaks yang muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, berbagai informasi kini bisa dengan cepat diterima oleh masyarakat karena perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Hoaks sendiri memiliki arti berupa informasi yang dibuat-buat untuk mengalihkan informasi yang asli dan bisa dibuat dengan cara memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Baca juga: Persiapan Pemilu 2024, KPU Kota Medan Lantik Ratusan Anggota PPK, Ini Rinciannya

Isu palsu yang menyebar dengan cepat bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat dan mengganggu berjalannya sebuah kegiatan yang sedang berlangsung.

Sebelum Pemilu 2024 berlangsung, informasi hoaks seringkali muncul dan beragam jenisnya.

Dikutip dari TribunAmbon.com, hoaks naik sebanyak 60 persen ketika Pemilu akan berlangsung seperti halnya KTP yang menyebar hingga muncul beberapa versi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca juga: Digitalisasi Pemilu 2024 sebagai Penguat Demokrasi, Apa Saja Persiapan KPU?

Baca juga: Daftar Partai Pemilu 2024 Lengkap dengan Nomor Urutnya, Gerinda Nomor 2, PDIP ke Berapa?

Guna menghindari dan mengatasi isu palsu yang muncul jelang Pemilu 2024, Polri bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengadakan rapat koordianasi (Rakor) Selasa lalu (10/1/23).

Rakor tersebut diadakan di Gedung Dewan Pers Jakarta yang juga dihadiri oleh Persatuan Wartawan Indonesia dan Dewan Pers.

Berdasarkan web resmi POLRI, sandi Operasi Mantap Brata untuk mengamankan Pemilu 2024 telah disiapkan.

POLRI juga merencanakan focus group discussion (FGD) yang akan diikui oleh 34 Kepolisian Daerah (Polda) dan dilaksanakan secara hybrid pada bulan Januari untuk memberikan pengetahuan tentang informasi hoaks kepada masyarakat.

Pihak Dewan Pers juga sudah menandatangani MoU dengan Bawaslu untuk mengatasi sengketa pers dan Dewan Pers sendiri sudah menyiapkan tim pengaduan untuk Pemilu 2024.

Tim pengaduan tersebut siap melayani 1.500 pengaduan pada tahun 2023.

Kemudian, pihak KPI juga sudah memperketat pengawasan siaran TV digital yang akan menayangkan tahapan Pemilu 2024 yang sesuai agar tidak mengganggu berlangsungnya Pemilu yang akan datang.

Baca juga: Siap Sambut Pesta Demokrasi Rakyat? Berikut Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

KPI juga berharap pada Dewan Pers untuk membuat aturan terkait media sosial dan aturan penyiaran.

Perwakilan Pihak KPU juga meminta media untuk tetap mengikuti alur dan tidak saling bertabrakan dengan perusahaan lain selama Pemilu 2024 akan berlangsung.