Kabar Tokoh
Berita Ganjar Pranowo: Ganjar Beri Sindiran seusai Dengar Gaji Nakes Honorer Masa Kerja 12 Tahun
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo buka suara soal nasib nakes honorer ada yang masih menerima gaji di bawah UMK.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan sebuah sindiran saat menggelar pertemuan dengan anggota DPR RI Komisi IX.
Di dalam pertemuan tersebut dibahas seperti apa kondisi kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) honorer.
Dikutip TribunWow dari Instagram @ganjar_pranowo, Ganjar lalu sempat bertanya kepada seorang nakes honorer bernama Bambang Utomo yang bekerja di RSUD dr. H Soewondo, Kendal, Jateng.
Baca juga: Berita Ganjar: Cita-cita Jadi TNI AL, Jawaban Siswa SMP Ini Buat Ganjar Heran: Lama-lama Stres Aku
"Sudah berapa tahun mas?" tanya Ganjar.
Bambang menjawab dirinya sudah bekerja selama 12 tahun.
Ganjar lalu menanyakan soal gaji.
"Gajinya sudah UMK?" tanya Ganjar.
"Untuk gaji belum bapak," jawab Bambang.
"Nah itu contoh, 12 tahun," kata Ganjar.
Ganjar lalu melontarkan sindiran untuk kepala dinas yang berkaitan.
"Itu kalau ketahuan pak di (pemerintah) provinsi kepala dinasnya rampung (ditindak -red)," kata Ganjar.
Di dalam caption unggahannya, Ganjar menjelaskan bahwa Pemprov Jateng sebenarnya mampu memberikan kesejahteraan bagi para tenaga honorer dalam sisi gaji.
Ganjar turut mengungkit bagaimana para tenaga honorer seharusnya diberikan tes atau ujian khusus untuk meningkatkan status mereka menjadi PPPK.
Baca juga: Berita Ganjar Pranowo: WA Azwar Anas, Gubernur Jateng Minta Kaji Ulang Rencana Penghapusan Honorer
Berikut caption lengkap yang ditulis Ganjar:
"Masih banyak banget yang mesti kita selesaikan terkait tenaga honorer. Tapi PR itu gak bakal selesai kalau kita tidak membuka ruang dialog atau ruang diskusi seperti ini.
Alhamdulillah di lingkup Pemprov Jawa Tengah seluruh honorer sudah kita gaji UMK. Artinya, kita sebenarnya bisa kok untuk mengangkat martabat mereka.
Dan yang tidak kalah penting, saya rasa untuk para honorer yang sudah lama mengabdi, mesti disediakan ujian khusus saat penerimaan PPPK. Karena mereka sudah punya skill, sudah punya keahlian yang memang benar-benar manfaat dalam ruang kerja.
Terimakasih temen2 anggota DPR RI Komisi IX yang sudah mampir. Ada banyak hal yang mesti kita garap bersama-sama.
@kemenpanrb @dpr_ri @bkdprovjateng," tulis Ganjar.
Baca juga: Berita Ganjar Pranowo: WA Azwar Anas, Gubernur Jateng Minta Kaji Ulang Rencana Penghapusan Honorer
Ganjar Buka Suara soal Penghapusan Honorer
Sebelumnya diberitakan, Ganjar mengaku telah mengirim pesan langsung ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI yang baru, Azwar Anas.
Dilansir TribunWow.com, Ganjar meminta agar penghapusan tenaga kerja honorer per-2023 untuk kembali dipertimbangkan.
Melalui pesan tersebut, ia memberikan tiga poin yang perlu dikaji sebelum keputusan itu difinalkan.
Baca juga: Berita Ganjar Pranowo: Gerak Cepat Sambangi Petani yang Viral karena Mengadu Tak Bisa Beli BBM
Hal ini disampaikannya setelah menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023.
Selain mengucapkan selamat, Ganjar juga menyampaikan ajakan untuk berdiskusi mengenai nasib tenaga honorer.
"Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing," kata Ganjar dikutip laman jatengprov.go.id, Senin (12/9/2022).
Kedua, Ganjar mengusulkan untuk perekrutan PPPK tidak lagi menggunakan tes potensi akademik, terutama bagi mereka yang sudah berpengalaman.
"Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu," beber Ganjar.
Baca juga: Berita Ganjar Pranowo - Semprot Kontraktor Buntut Pekerjaan Tanggul Laut Rp 12,75 M Berantakan
Ketiga, Ganjar berpesan agar pemerintah mempertimbangkan para ASN yang kompeten dengan memberi penghargaan.
"Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetiti," tandasnya.
Menurut Ganjar, aturan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB dinilai masih terlalu tergesa-gesa.
Pasalnya, di daerah-daerah masih banyak membutuhkan tenaga kontrak karena terbatasnya pegawai.
"Maka saran saya di-review dulu," kata Ganjar.
"Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek." (TribunWow.com/Anung/Via)
