Fakta OTT KPK Bupati Pemalang, 23 Orang Ditangkap hingga Ganjar Akui sudah Mengingatkan

TRIBUNWOW.COM - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/8/2022).

Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang menjelaskan operasi digelar pada Kamis sore hingga malam.

Dikutip TribunWow dari Kompas, berikut adalah sejumlah fakta tentang OTT KPK Bupati Pemalang.

Baca juga: KPK Tak Peduli Status Gibran dan Kaesang Anak Jokowi: Akan Lakukan Proses Penelaahan

Suap Pengadaan Barang hingga Jabatan

Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, MAW ditangkap terkait dugaan supa pengadaan barang dan jasa.

Ditemukan juga dugaan adanya suap terkait jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

“Dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

23 Orang Ditangkap

Nurul menjelaskan total 23 orang ditangkap dalam OTT KPK ini.

Puluhan orang tersebut diamankan dari dua tempat yakni Pemalang dan Jakarta.

“Tim lidik KPK sedang memeriksa pada saat nya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail,” kata Ghufron.

Baru Saja Lantik Pj Sekda

Berdasarkan pemberitaan Kompas, pada Rabu (10/8/2022) MAW baru saja melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda).

Sekda sebelumnya yakni Mohammad Arifin diketahui merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Pemalang pada 2010 oleh Dirkrimsus Polda Jawa Tengah.

Baca juga: Kaleidoskop 2021: Kepala Daerah yang Terciduk OTT KPK Sepanjang Tahun 2021, Ada Suami Istri

Ganjar sudah Mengingatkan

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya telah berkali-kali memperingatkan para kepala daerah di Jateng tentang tindak pidana korupsi.

"Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu," kata Ganjar.

"Saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya potensi korupsi," sambungnya.

Ganjar menjelaskan sebenarnya KPK kerap memberikan peringatan kepada para kepala daerah setiap melakukan sosialisasi dan edukasi.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar. (TribunWow.com/Anung)

Berita lain terkait