Pernah Ditodong ACT untuk Endorse, Mahfud MD: Jika Dana Diselewengkan, Bukan Hanya Harus Dikutuk

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD menyerukan diadakannya penyelidikan terhadap lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD mengaku pernah diminta ACT untuk tampil dalam iklan dengan tujuan menggalang dana kemanusiaan.

Karena itulah, melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Selasa (5/7/2022), ia menyerukan kasus dugaan penyelewang dana tersebut diusut secara tuntas.

Baca juga: Bantahan Fauzi Baadila Dituduh Terlibat Dugaan Kasus Penyelewengan Dana ACT: Gue Kerja Sukarela

Adapun dalam keterangannya, Mahfud MD menerangkan bahwa dirinya sempat mendukung kegiatan ACT pada tahun 2016 hingga 2017.

Pasalnya, ia menilai kegiatan tersebut sebagai pengabdian kemanusiaan untuk korban krisis di Palestina, Syiria hingga Papua.

Namun bila donasi tersebut terbukti diselewengkan, maka lembaga ini harus ditindak tegas secara hukum.

"Pada 2016/2017 saya pernah memberi endorsement pd kegiatan ACT krn alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua," tulis Mahfud MD.

"Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga harus diproses secara hukum pidana."

Baca juga: Sosok Ahyudin, Pendiri ACT yang Viral Diterpa Isu Selewengkan Dana Umat, Kini Bikin Organisasi Lain

Menurut Mahfud MD, pihak ACT mendadak mendatangi kantornya untuk meminta sang menteri tampil di iklan mereka.

Ia juga pernah ditodong langsung ketika selesai beribadah di Masjid Raya Sumatera.

Karena tertarik dengan tujuan mulia lembaga tersebut, Mahfud MD pun bersedia memberi bantuan.

"Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khotbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera. Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan," beber Mahfud MD.

Terkait kasus yang kini ramai menjadi pembicaraan, sang menteri secara langsung telah meminta pihak berwajib untuk menyelidi dugaan penyelewengan tersebut secara seksama.

"Saya sudah meminta PPATK untuk membantu POLRI dalam mengusut ini," pungkasnya.

Baca juga: Fauzi Baadila Dituding Ikut Nikmati Penyelewengan Dana ACT, Klarifikasi Fakta Perannya dalam Donasi

Presiden ACT Akui Pakai Rp 519 Miliar

Sebelumnya, presiden lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, memberikan penjelasan mengenai adanya dugaan penyelewengan dana umat di organisasinya.

Dilansir TribunWow.com, Ibnu Khajar mengakui bahwa sebagian uang yang terkumpul digunakan sebagai dana operasional.

Termasuk membeli sejumlah kendaraan beroda empat yang termasuk dalam golongan mobil mewah.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (5/7/2022), Ibnu Khajar menjelaskan bahwa organisasinya telah menghimpun dana operasional sebanyak Rp 519 miliar pada 2020.

Dana itu dipotong dari beberapa persen total jumlah uang yang masuk ke dalam lembaga tersebut.

Menurut Ibnu Khajar, ia mengambil landasan dari aturan syariat Islam bahwa badan zakat dapat mengambil 12,5 persen dari total donasi.

"Dalam lembaga zakat, secara syariat dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen. Ini patokan kami secara umum, tidak ada secara khusus untuk operasional lembaga," ujar Ibnu Khajar saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Berbeda dengan lembaga zakat, ACT mengambil dana operasional sebesar 13,7 persen dari total uang yang masuk.

Pasalnya, Ibnu Khajar mengatakan bahwa ACT bukanlah lembaga zakat, melainkan penyalur aksi kemanusiaan secara umum.

Ia mengaku ACT kerap memerlukan dana operasional begitu banyak karena memiliki program di 47 lebih negara.

"ACT bukan lembaga zakat, tapi filantropi umum dari masyarakat, CSR, sedekah umum atau infaq, dan alokasi dana zakat," kata Ibnu Khajar.

"Sehingga kami ambil sebagian dari dana non-zakat, infaq atau donasi umum."

Baca juga: Nurhayati Bongkar Korupsi Malah Jadi Tersangka, Polisi Diprotes BPD Citemu Selaku Pelapor Kasus

Sementara itu, mengenai pembelian mobil Toyota Alphard hingga Pajero, ia mengklaim bahwa kendaraan itu digunakan untuk menjemput tamu.

"Kendaraan yang sebelumnya diberitakan, tentang Alphard dibeli lembaga, untuk memuliakan tamu kami ustad," jelas Ibnu Khajar.

"Tamu dari bandara untuk jemput mereka. Kendaraan ini lebih maksimal untuk membantu masyarakat."

Adapun pimpinan lembaga di level presidium menggunakan mobil berjenis Inova, sedangkan mobil Pajero Sport digunakan untuk bertugas di lapangan.

"Sebelumnya level ini kendaraan ini, kami sampaikan sejak 11 Januari kami menurunkan fasilitas operasional kami, sejak Januari kejadian itu kami kurangi habis operasional sehingga dana fokus ke lembaga," kata Ibnu Khajar.

"Sejak 11 Januari, semua kendaraan sudah kami jual untuk menutupi kewajiban lembaga. Kemarin diberitakan, Juli awal sudah tidak ada kendaraannya karena kendaraan dijual awal Februari."

Sebelumnya, muncul dugaan bahwa ACT telah menyelewengkan dana donasi yang berasal dari umat.

Kasus ini ramai di media sosial di mana para pengguna mempermasalahkan transparansi keuangan ACT.

Pasalnya dalam laporan media nasional, uang yang dihimpun diduga digunakan untuk membiayai kehidupan mewah para pengurus.

Bahkan, dikatakan bahwa gaji CEO ACT mencapai Rp 250 juta per bulan sementara pejabat menengahnya mencapai Rp 80 juta per bulan.

Gaji tersebut juga disertai fasilitas mewah berupa mobil Alphard atau Fortuner. (TribunWow.com/ Via)

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul "ACT Gunakan 13,7 Persen dari Rp 519 Miliar Total Dana Operasional yang Dihimpun Tahun 2020", dan "Bantah Dapat Fasilitas Toyota Alphard, Presiden ACT: Untuk Muliakan Tamu"

Berita terkait lainnya