Reshuffle Kabinet
Ciri Menteri Jokowi yang Diduga Kena Reshuffle, Ada Nama Besar hingga Sesuai Kebutuhan Presiden
Rabu pon yang akan jatuh pada tanggal 15 Juni besok diduga akan terjadi reshuffle kabinet menteri Jokowi.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Isu reshuffle kabinet santer dibicarakan menjelang Rabu pon yang akan jatuh pada 15 Juni 2022 besok.
Dalam reshuffle kali ini, beredar desas desus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengganti menteri yang memiliki nama alias populer.
Rumor ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo.
Baca juga: 5 Tahun Lalu, Jokowi Akui Jengkel BUMN Impor padahal Bisa Beli di Indonesia, Alasan Tak Ada Spek
Baca juga: Jokowi Sebut Ada Perdana Menteri Memohon ke Indonesia Dikirimi Minyak Goreng: Beliau Meminta-minta
Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Dradjad tak menyebut jelas siapa nama menteri yang akan diganti oleh Jokowi.
"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).
Dradjad juga tak menampik ada kabar bahwa PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.
"Nama Ketum, bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ungkapnya.
Menurut keterangan Dradjad, info ini berasal dari internal Presiden Jokowi.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif," kata Pramono Anung.
"Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2022), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Pramono hanya berpesan bahwa Jokowi sangat mengerti kebutuhannya sebagai presiden mengingat eks Wali Kota Solo tersebut telah delapan tahun menjabat sebagai presiden.
"Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," ungkap Pramono Anung.
Jokowi sendiri tidak menjawab ketika ditanya soal isu reshuffle.
"Belum, belum (belum reshuffle)," jawab Jokowi singkat usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).
Jokowi Sindir Habis-habisan Bawahannya
Berbicara dengan nada keras dan kesal, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyindir habis-habisan bawahannya dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Jokowi jengkel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membeli produk impor.
Ia mengingatkan bahwa uang yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja keperluan negara berasal dari pajak yang merupakan uang rakyat.
Dikutip TribunWow.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi awalnya mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa belanja keperluan secara sembarangan.
Ia mengingatkan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam hal belanja keperluan pemerintah.
"Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja," ujar Jokowi.
"Harus memberikan nilai tambah pada negara ini."
"Kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri."
"Men-trigger pertumbuhan ekonomi," sambungnya.
Jokowi melanjutkan, pertimbangan ketiga adalah efisiensi.
Ia menegaskan bahwa uang APBN sebesar Rp 2,714 triliun dan APBD 1,197 triliun jangan dipakai untuk membeli produk impor.
"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak," kata Jokowi.
Jokowi sempat beberapa kali mengucapkan umpatan dengan nada bicara jengkel dan kesal.
"Kemudian belanjanya, belanja produk impor, bodoh sekali kita," kata Jokowi.
"Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita."
"Saya harus ngomong apa adanya," sambungnya.
Jokowi menegaskan bahwa uang yang digunakan untuk belanja adalah uang rakyat.
"Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor, nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain," kata Jokowi.
"Apa enggak bodoh kita ini?" ucapnya.
Kemudian Jokowi meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan beserta Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal program pemerintah belanja produk dalam negeri. (TribunWow.com/Anung)
