Pertama sejak Invasi, Menhan Rusia dan AS Bercakap via Telepon Bahas Gencatan Senjata di Ukraina

TRIBUNWOW.COM - Pada Jumat (13/5/2022) untuk pertama kalinya Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin dan Menhan Rusia Sergei Shoigu berkomunikasi lewat sambungan telepon.

Percakapan telepon ini adalah komunikasi perdana sejak Rusia dan Ukraina berkonflik pada 24 Februari 2022 lalu.

Kabar adanya komunikasi ini dikonfirmasi oleh AS dan Rusia.

Baca juga: Ditinggal untuk Mati, Tentara Ukraina Tawanan Rusia Ungkap Kebobrokan Sikap Komandan Perangnya

Baca juga: Badan Intelijen Rusia Sebar Memo Rahasia Bahas Rumor Putin Menderita Sakit Keras

Dikutip TribunWow.com dari rt.com, saat menghubungi Rusia, AS mengharapkan segera dilakukan gencatan senjata di Ukraina.

Juru bicara Kemenhan AS John Kirby menyampaikan banyak isu yang dibahas saat Austin menelepon Shoigu.

Kirby mengatakan, penting untuk menjaga komunikasi dengan Rusia setelah hampir tiga bulan putus kontak.

Menurut Kemenhan Rusia, isu yang dibahas bersama Menhan Rusia adalah problem keamanan internasional namun tidak terbatas hanya membahas kondisi di Ukraina.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden diminta untuk fokus mengurus permasalahan internal negara, bukan justru mencampuri konflik antara Rusia dan Ukraina.

Kritikan ini disampaikan oleh anggota kongres AS bagian Arizona, Paul Gosar.

Gosar yang merupakan politisi Partai Republik mengecam langkah pemerintah AS yang menghabiskan triliunan dollar untuk mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina.

Baca juga: Temukan Istri hingga Anaknya Dibom di Rumah, Polisi Ukraina: Saya Menangis ketika Melihat Polina

Dikutip TribunWow.com dari rt.com, Gosar adalah satu dari 57 anggota kongres yang menolak AS mengirimkan bantuan senilai 40 triliun USD untuk Ukraina.

Gosar meminta agar Biden fokus mengurus internal AS di antaranya adalah utang, inflasi, hingga permasalahan imigran.

"Ukraina bukan teman kita. Rusia bukan musuh kita. Kita perlu mengurus masalah utang kita, inflasi dan imigrasi. Semua ini bukan lah kesalahan Putin," tulis Gosar di akun sosial medianya.

Diketahui, AS saat ini tengah dilanda masalah naiknya harga minyak, tingginya inflasi, langkanya pangan, bahkan susu formula untuk bayi.

Sebelumnya, Kongres Dewan Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru saja menyetujui paket bantuan senilai $ 40 miliar (Rp 581 triliun) untuk Ukraina.

Eks Presiden Rusia Dmitry Medvedev meyakini bantuan AS ini sebenarnya bukan karena AS peduli pada Ukraina.

Medvedev menuding saat ini AS tengah melakukan proxy war atau memerangi Rusia lewat Ukraina.

Dikutip TribunWow.com dari Sky News, saat ini Medvedev tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia.

"Tujuannya adalah untuk melanjutkan perang proksi melawan Rusia, keinginan untuk mengakibatkan kekalahan besar terhadap negara kami," ujar Medvedev.

Medvedev turut mengungkit bagaimana AS berusaha untuk membatasi perkembangan ekonomi dan pengaruh politik Rusia di panggung global.

Namun Medvedev menegaskan bahwa upaya AS tak akan berhasil.

Ia mengungkit bagaimana AS saat ini harus mengatasi naiknya harga minyak hingga makanan yang begitu tinggi.

Sebelumnya diberitakan, Kongres Dewan Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui paket bantuan senilai $ 40 miliar (Rp 581 triliun) untuk Ukraina.

Paket itu didukung oleh setiap pemilih Demokrat dan hampir tiga dari empat Republikan.

Adapun pendanaan tersebut disetujui setelah proposal terkait diajukan oleh Presiden AS Joe Biden dua minggu lalu.

Diketahui, pendanaan baru ini bernilai $7 miliar (Rp 101 triliun) lebih banyak dari permintaan Biden yang hanya $ 33 miliar (Rp 480 triliun).

Bantuan ini terdiri dari dukungan untuk militer dan ekonomi Ukraina, membantu sekutu regional, mengisi kembali senjata yang telah dikirim Pentagon ke luar negeri.

Selain itu juga menyediakan $ 5 miliar (Rp 72,6 triliun) untuk mengatasi kekurangan pangan global yang disebabkan oleh perang yang melumpuhkan produksi Ukraina.

Kabar ini diumumkan oleh Bill Pascrell, Dewan Perwakilan AS yang mewakili Distrik ke-9 New Jersey, melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (11/5/2022).

"Kami baru saja menyetujui paket besar bantuan baru untuk Ukraina untuk membantu mereka mengalahkan penjajah Rusia. Setiap Dem memilih untuk membantu sekutu kita. Lebih dari seperempat kaukus republik memilih untuk menolak," tulis @BillPascrell dilansir TribunWow.com.

Baca juga: Dituduh Lakukan Kekerasan Seksual ke Anak di Ukraina, Rusia Balik Bongkar Taktik Pasukan Ukraina

Baca juga: Dipasok Barat, Ukraina Lancarkan Serangan Balasan, Rebut Kharkiv dan Pukul Mundur Tentara Rusia

Diperlihatkan bahwa Partai Demokrat yang terdiri dari 219 perwakilan menyetujui usulan tersebut seluruhnya.

Sementara itu, 149 anggota partai Republikan setuju dan 57 anggota lainnya menolak.

Adapun undang-undang baru ini membuat dukungan Amerika untuk Ukraina secara total mencapai hampir $ 54 miliar (Rp 784 triliun), termasuk $13,6 miliar (Rp 200 triliun) yang diberlakukan pada bulan Maret.

Senat tampaknya pasti akan menyetujui undang-undang tersebut tetapi tidak jelas kapan undang-undang itu akan diberlakukan sementara beberapa perubahan mungkin terjadi.

Tak hanya Amerika, Inggris juga menambah pasokan bantuan militer untuk Ukraina sebesar £ 1.3 miliar (sekitar Rp 23 triliun).

Dilansir TribunWow.com dari Sky News, Minggu (8/5/2022), bantuan Inggris untuk pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah tingkat pengeluaran militer Inggris tertinggi untuk konflik sejak puncak pertempuran di Irak dan Afghanistan.

£ 1.3 miliar, diambil dari cadangan Inggris, termasuk £ 300 juta perlengkapan militer yang dijanjikan oleh Predana Menteri Inggris Boris Johnson awal pekan ini.

Johnson, Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dari negara-negara G7 lainnya akan mengadakan pembicaraan dengan Zelensky pada hari Minggu untuk membahas dukungan tambahan yang ditawarkan.

Adapun perlengkapan militer yang dijanjikan oleh Johnson termasuk sistem radar anti-baterai untuk menargetkan artileri Rusia, peralatan pengacau GPS, dan perangkat penglihatan malam.

Johnson akan menjadi tuan rumah pertemuan perusahaan senjata akhir bulan ini untuk membahas peningkatan produksi dalam menanggapi permintaan yang diciptakan oleh konflik di Ukraina.

Para pejabat mengatakan pengumuman itu akan membantu mendukung industri senjata Inggris, yang dapat mengambil manfaat dari peralihan global dari ketergantungan pada peralatan dari Rusia yang terkena sanksi Vladimir Putin.

"Serangan brutal Putin tidak hanya menyebabkan kehancuran yang tak terhitung di Ukraina, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh Eropa," kata Boris Johnson.

Pendanaan datang di atas komitmen sebelumnya senilai sekitar £1,5 miliar, termasuk £ 400 juta dalam bantuan kemanusiaan dan jaminan pinjaman untuk £ 700 juta dalam tambahan pinjaman Bank Dunia.

Baca juga: Senjata Bantuan AS Tak Berguna, Komandan Ukraina Sebut Sistem Anti Tank Javelin Tak Bisa Halau Rusia

Baca juga: Respons Rusia soal Bantuan Militer Joe Biden Rp 11 Triliun dan Kedatangan Menteri AS ke Ukraina

Kesepakatan Zelensky dan AS

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima kedatangan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahan AS Lloyd Austin di Kyiv, Minggu (24/4/2022).

Pertemuan tersebut digelar dengan agenda membahas bantuan militer untuk Ukraina agar dapat menghadapi Rusia.

Melalui perjumpaan tersebut, dijalin kesepakatan mengenai jumlah senjata dan rupa bantuan yang akan digelontorkan AS.

Melalui akun Instagramnya, Zelensky pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan dua pejabat tinggi AS dan bantuan mereka.

"Kunjungan delegasi pejabat tinggi AS ke Kyiv pada saat genting bagi negara Ukraina ini sangat berharga dan penting.

Kami berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin (mengenai) bantuan pertahanan, penguatan sanksi terhadap Rusia, dukungan keuangan untuk Ukraina dan jaminan keamanan.

Terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan Anda yang belum pernah terjadi sebelumnya!," tulis @zelenskiy_official, dilansir TribunWow.com, Senin (25/4/2022).

Dilansir Daily Mail, Senin (25/4/2022), selama pembicaraan di Kyiv, Blinken dan Austin mengatakan kepada Zelensky, bahwa AS akan menyediakan lebih dari $300 juta dalam pembiayaan militer.

Pihaknya juga telah menyetujui penjualan amunisi senilai $165 juta, sehingga total bantuan keamanan AS sejak invasi menjadi sekitar $3,7 miliar.

Lebih dari $400 juta juga akan dibagi di antara 15 negara lain di Eropa tengah dan timur serta Balkan.

"Ini akan memberikan dukungan untuk kemampuan yang dibutuhkan Ukraina, terutama pertarungan di Donbas," kata seorang pejabat AS.

"Bantuan ini juga akan menolong transisi angkatan bersenjata Ukraina ke sistem persenjataan dan pertahanan udara yang lebih maju, yang pada dasarnya merupakan sistem berkemampuan NATO."

Sebelumnya, ajudan Zelenskiy Igor Zhovkva, menerangkan pejabat Ukraina berencana untuk memberi tahu Blinken dan Austin tentang kebutuhan mendesak akan lebih banyak senjata.

Di antaranya termasuk sistem anti-rudal, sistem anti-pesawat, kendaraan lapis baja dan tank.

Tidak seperti bantuan sebelumnya, ini bukan sumbangan dari persediaan militer AS, melainkan uang tunai yang dapat digunakan negara-negara untuk membeli apa yang mungkin mereka butuhkan.

Para diplomat AS akan melanjutkan perjalanan sehari melintasi perbatasan ke Lviv dalam seminggu mendatang.

Sementara kata sumber dari departemen luar negeri, para pejabat mempercepat rencana untuk kembali ke misi Kyiv.

"Tidak ada pengganti untuk pertemuan tatap muka itu, dan tentu saja ada simbolisme untuk kembali ke negara itu," kata sumber yang memberi tahu wartawan di Polandia dengan syarat anonim.

Diplomat AS meninggalkan kedutaan Kyiv hampir dua minggu sebelum invasi 24 Februari, memindahkan beberapa fungsi ke kota barat Lviv sebelum akhirnya pindah ke Polandia.

Pejabat itu juga mengatakan Joe Biden pada Senin akan secara resmi mencalonkan Bridget Brink sebagai duta besar AS untuk Ukraina, sebuah jabatan yang kosong selama lebih dari dua tahun.

Brink, seorang perwira dinas luar negeri, telah menjadi duta besar AS untuk Slovakia sejak 2019 dan sebelumnya telah memegang tugas di Serbia, Siprus, Georgia dan Uzbekistan serta dengan dewan keamanan nasional Gedung Putih. (TribunWow.com/Anung/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina