Habiskan Rp 50 Triliun untuk Kirim Senjata ke Ukraina, AS Berencana Tambah Anggaran Rp 479 Triliun

RUU tersebut diketahui bernama Undang-Undang Pinjam-Sewa Pertahanan Demokrasi Ukraina.

Kini RUU itu hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden AS Joe Biden sebelum berlaku.

"Motif Washington jelas terlihat," tulis Volodin di akun sosmednya.

Volodin menyampaikan, dengan adanya aturan baru ini, AS sesungguhnya berusaha mencari untung besar-besaran untuk perusahaan senjatanya.

Volodin memperingatkan, Ukraina terancam berutang ke AS hingga generasi-generasi selanjutnya.

"Zelensky memimpin negara ke dalam lubang utang," kata Volodin.

Program baru ini ternyata pernah diadopsi oleh pemerintah AS pada era perang dunia ke-2 dulu.

Pada saat itu AS mengirimkan bantuan militer ke pihak yang berperang, namun aturan baru ini disetujui 417 anggota senat oleh 10 anggota senat.

Dalam RUU baru ini, DPR AS mengizinkan pemerintah AS untuk meminjamkan atau menyewakan alat-alat pertahanan kepada Ukraina atau seluruh negara Eropa Timur yang kini terdampak invasi pasukan militer Rusia.

Bantuan militer dari AS ini nantinya ditujukan untuk memperkuat pertahanan negara dari invasi pasukan militer Rusia agar bisa melindungi warga sipil.

Namun hal yang menjadi pertanyaan adalah mampukah Ukraina membayar?

Pada RUU ini, negara yang mendapat pinjaman atau sewaan bantuan militer diwajibkan untuk mengembalikannya atau membayarnya.

Ukraina sendiri saat ini tengah memohon kepada negara-negara Uni Eropa dan AS agar dikirimkan bantuan sebesar 7 miliar USD per bulan atau setara dengan Rp 101 triliun hanya untuk membayar gaji dan pensiun.

AS Tak Ingin Konflik di Ukraina Berakhir

Pemerintah Rusia menuding Amerika Serikat (AS) justru ingin konflik di Ukraina agar tidak segera berakhir.