Eks Menteri Rusia Sebut Putin Kini Justru Terancam Digulingkan Gara-gara Invasi Ukraina

Undang-undang lain melarang penyiksaan dan genosida atau upaya yang disengaja untuk menghancurkan sekelompok orang tertentu.

Pelanggaran serius selama perang seperti pembunuhan, pemerkosaan atau penganiayaan massal terhadap suatu kelompok, dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun tanggung jawab terhadap penegakan peraturan tersebut saat ini dipegang oleh International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ).

ICJ dapat mengatur perselisihan antar negara, tetapi tidak dapat menuntut individu.

Ukraina telah mendaftarkan kasus dugaan kejahatan perang terhadap Rusia atas invasi di badan tersebut.

Jika ICJ memutuskan melawan Rusia, tugas menegakkan penilaian itu akan jatuh ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Tetapi Rusia sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB dapat memveto proposal apa pun untuk membatalkannya.

Sementara itu, ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk membawa individu yang terbukti bersalah ke pengadilan di Den Haag.

Di sinilah batasan praktis atas kekuasaan pengadilan menjadi jelas.

Pengadilan tidak memiliki kepolisian sendiri dan bergantung pada negara yang memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka.

Jauh lebih mudah untuk menyematkan kejahatan perang pada seorang prajurit yang melakukannya, daripada para pemimpin yang memerintahkan mereka untuk menembak.

Tetapi ICC juga dapat menuntut pelanggaran atas dugaan melancarkan perang agresif.

Ini adalah kejahatan invasi atau konflik yang tidak dapat dibenarkan, di luar tindakan militer yang dapat dibenarkan untuk membela diri.

Profesor Philippe Sands QC, seorang ahli hukum internasional di University College London, mengatakan ICC tidak dapat menuntut para pemimpin Rusia atas pelanggaran ini karena negara tersebut bukan anggota ICC.

Secara teori, Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk menyelidiki pelanggaran ini.