Hidayat Nur Wahid Ingin Ada Referendum Perpindahan Ibu Kota: Sikap Masyarakat Harus Diukur

Sendirian Tolak Pengesahan RUU IKN

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). Dalam diskusi terbuka, HNW menilai seharusnya terkait perpindahan ibu kota dilakukan referendum. (Sumber: Dok Humas MPR RI).

DPR RI baru saja mengesahkan RUU IKN Nusantara menjadi UU dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Mekanisme sidang dilakukan dengan pembacaan sikap dari masing-masing fraksi. 

Hasilnya, dari sembilan fraksi hanya satu fraksi yaitu PKS menolaknya. 

Sementara delapan fraksi lain yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU.

"Fraksi PKS sudah melaksanakan kewajibannya secara konstitusional dan demokratis. Ketika kemudian dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme, memang tidak sepenuhnya voting, tapi yah mayoritas fraksi mendukung, Fraksi PKS teta istiqomah dengan sikapnya," kata Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu. 

Hal ini menurutnya sudah sesuai dengan sumpah jabatan DPR ketika dilantik. 

Yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat atau konstituennya. 

"Jelas sekali sangat banyak tidak setuju dan jelas sekali banyak yang mengkritisi," katanya. 

Menurut HNW, pemindahan ibu kota bukanlah suatu yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintahan Joko Widodo. 

Pasalnya, pemindahan ibu kota baru bukanlah bagian dari janji kampanye Jokowi. 

"Janji-janji kampanye yang sangat banyak terkait dengan tidak impor beras, tidak impor berbagai komoditi, tidak mengutang, dan sebagainya itu termasuk membuka lapangan kerja, tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata dia. 

Terlebih dengan masuknya Indonesia ke masa pandemi Covid-19, HNW menilai pemerintah seharusnya berpikir ulang terkait perpindahan ibu kota.

Keterangan HNW bisa disimak sejak menit 40.00:

(Tribunwow.com/Afzal Nur Iman)

Baca Artikel Terkait Lainnya