Usulan Pilpres Mundur, Said Iqbal Minta Bahlil Buktikan Pernyataannya: Pengusaha Mana yang Minta?

TRIBUNWOW.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia transparan soal aspirasi pengusaha yang membuat polemik soal mundurnya jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Said, meminta Bahlil menunjuk pihak mana yang memberi aspirasi untuk memundurkan jadwal Pilpres.

"Dia harus membuktikan siapa pengusaha yang meminta perpanjangan periode Presiden. Dan dia harus buktikan jika memang ada pengusaha yang berpendapat Pemilu/Pilpres harus diundur atau ditunda. Dia harus buktikan itu," kata Ketua Umum Partai Buruh itu, Jumat (14/1/2022), dikutip dari Tribunnews.com. 

Baca juga: Bahas Pilpres 2024, Najwa Shihab Tanya ke Cak Imin soal Baliho: Di Mana-mana Udah Capres Semua

Baca juga: Di Mata Najwa, Lihat Reaksi Ganjar Pranowo saat Ditanya Rencana Maju di Pilpres 2024: Saya Bisa Apa?

Said Iqbal juga menegaskan bahwa posisinya bersama buruh dan pekerja di bawah KSPI menolak adanya usulan itu. 

Bahkan, dia menyebut bahwa pernyataan Bahlil yang meminta masa presiden ditambah itu bisa dipidanakan. 

"Saudara Bahlil layak untuk dipidanakan, kami sedang mempelajari itu. Dengan perkataannya, mayoritas pengusaha yang menginginkan pemilu di percepat atau periode diperpanjang. Bahkan yang diperpanjang periode presiden. Itu melanggar konstitusi, saudara Bahlil telah melanggar konstitusi,"

Sebelumnya, pernyataan Bahlil terkait usulan menambah masa jabatan presiden memicu tanggapan berbagai pihak. 

Sejumlah partai dengan tegas menolak usulan yang dinilai berpotensi melanggar konstitusi itu. 

Bahlil mengklaim bahwa itu adalah aspirasi dari dunia usaha.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar Tak Hanya Prioritaskan Pengusaha Besar

Adapun alasan pegiat dunia usaha meminta jadwal pilpres mundur adalah karena Indonesia baru bangkit setelah menghadapi pandemi Covid-19. 

Padahal, pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada 2024 dinilai akan berdampak besar pada dunia usaha. 

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," kata Bahlil.

Sepakat Tak Undur Pilpres

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, menyebut di dalam komisinya tak pernah ada pembahasan terkait mundurnya jadwal pemilu.