Breaking News:

Kabar Ibu Kota

Santai Temui dan Duduk Bareng Buruh yang Demo, Ini Jawaban Anies Baswedan soal Kenaikan UMP 2022

Massa aksi mendesak masuk, Anies pilih temui massa aksi dan menyampaikan pernyataannya terkait kenaikan UMP 2022. 

Kompas.com/Vitorio Mantalean
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk di antara massa serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta yang unjuk rasa di Balai Kota, Senin (29/11/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Gabungan massa buruh yang terdiri dari berbagai elemen menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menuntut pemerintah membalkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022, Senin (29/11/2021).

Massa aksi mendesak masuk, Anies pilih temui massa aksi dan menyampaikan pernyataannya terkait kenaikan UMP 2022. 

"Pemerintah dengan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut," ucap Ketua Perwakilan Daerah (Perda) KSPI DKI Winarso, Senin (29/11/2021), dikutip dari Tribun Jakarta.

Baca juga: Bawa Peti Mati hingga Bendera Kuning, Buruh Geruduk Kantor Anies Baswedan Minta SK UMP 2022 Dicabut

Baca juga: Persija Jakarta Ulang Tahun ke-93, Ini Ucapan dan Harapan Anies Baswedan, Bicara Loyalitas Jakmania

Menurut dia, tuntutan tersebut merupakan respon setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan bertentangan dengan UUD 19945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai UU Cipta Kerja dianggap inskontitusional, ia menilai seharusnya seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur Anies Baswedan wajib mencabut SK terkait kenaikan UMP 2022.

Menurutnya, massa buruh juga menginginkan bila Anies menetapkan UMP 2022 dengan berdasar pada UU sebelumnya yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan Inkonstitusional oleh MK," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Massa aksi diketahui mulai mendatangi Balai Kota DKI Jakarta mulai pukul 10.00 WIB. 

Semakin siang, halaman Balai Kota DKI semakin dipenuhi dengan massa buruh dengan beragam bendera dan atribut. 

Selain itu, massa aksi juga membawa bendera kuning yang di Jakarta identik dengan tanda ada orang meninggal. 

Baca juga: Beda Jawaban Anies, Ridwan Kamil dan Ganjar soal 2024, Hanya 1 yang Jujur Siap Nyapres

Sejumlah buruh juga mewarnai badan mereka dengan warna silver seperti manusia silver yang biasa di lihat di jalan-jalan ibu kota. 

Kata Anies Baswedan

Sempat saling dorong, Anies kemudian menghampiri para buruh dan menyatakan bahwa dirinya bersepakat dengan buruh bahwa kenaikan UMP 2022 terlalu kecil. 

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan," kata Anies, dikutip dari Youtube Kompas.com.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved