Viral Bupati Banyumas Ingin KPK Beri Peringatan Dulu sebelum OTT Kepala Daerah, Ini Klarifikasinya

TRIBUNWOW.COM - Potongan video yang memperlihatkan Bupati Banyumas Achmad Husein meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan peringatan sebelum melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) viral di media sosial. 

Dalam video itu terlihat, yang bupati Banyumas mau, KPK memanggil dulu kepala daerah sebelum dilakukan OTT. 

"Kami mohon, kepada KPK, sebelum OTT kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, pak," kata Husein dalam video tersebut, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Videonya Viral Lagi, Budhi Sarwono Sebut Bupati Harus Korupsi karena Gaji Kecil, Kini Diciduk KPK

Baca juga: Bupati Banjarnegara Posting di IG Bantah Lakukan Korupsi, KPK Geledah Kamar Tahanan, Ini Hasilnya

Husein pun kemudian buka suara untuk menanggapi viralnya video yang menampilkan statemennya itu. 

Menurut dia, video itu tidak lengkap dan disampaikan dalam acara diskusi dalam rangka koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) bersama KPK.

"Diskusi itu dalam ranah tindak pencegahan, bukan penindakan. Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak," kata Husein melalui keterangan tertulis," Senin (15/11/2021).

Diketahui, video pernyataan Bupati Husein itu diambil dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD untuk mendengarkan arahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Kamis (11/11) lalu.

Selain para bupati/wali kota, para pimpinan DPRD juga hadir secara langsung.

Mereka dengan seksama menyimak paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber dalam acara itu.

Baca juga: Setelah Unggah Bantahan Korupsi, Akun Instagram Bupati Banjarnegara Hilang, Ini Isi Postingannya

Menurut Husein, ada enam poin yang disampaikan dalam diskusi itu termasuk OTT. 

Menurut dia, belum tentu OTT menjadi cara terbaik dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. 

Hal itu ada kaitannya dengan potensi kepala daerah yang bisa memajukan daerahnya. 

Jadi, menurut dia, OTT juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah daerahnya. 

"Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah, padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya," ujar Husein.