Tolak Putusan Pengadilan, Ratusan Pengunjuk Rasa Thailand Berdemonstrasi Serukan Reformasi Kerajaan

Menjelang malam, pengunjuk rasa berbaris ke kedutaan Jerman, mengacu pada kunjungan Raja Maha Vajiralongkorn yang sering di negara Eropa.

Mereka juga menyerahkan surat ke kedutaan yang menyatakan keprihatinan tentang kembalinya ke absolutisme.

Baca juga: PM Prayuth Chan O Cha Berhasil Lolos dalam Debat Mosi Tidak Percaya di Tengah Protes Warga Thailand

Baca juga: Thailand Kembangkan Alat Tes Covid-19 dari Keringat Ketiak, Diklaim Miliki Akurasi 95 Persen

Menurut media Jerman, Raja Maha Vajiralongkorn terbang ke negara itu minggu lalu dan menjadi perjalanan pertamanya ke luar negeri dalam lebih dari setahun ini.

“Kata ‘reformasi’ tidak sama dengan penghapusan,” kata pengunjuk rasa Peeya dengan Ploysuwan.

“Anda (pihak berwenang) hanya ingin melakukan hal-hal yang Anda inginkan dan melihat orang-orang dengan pandangan yang berlawanan sebagai orang jahat. Jika masyarakat terus seperti ini, bagaimana  bisa kita maju?”

Dilansir dari AFP, Thailand telah menjadi monarki konstitusional sejak akhir pemerintahan kerajaan absolut pada tahun 1932.

Tetapi, demokrasi telah diselingi oleh kudeta militer reguler, yang terbaru pada tahun 2014.

Protes yang dipimpin oleh pemuda yang dimulai tahun lalu dengan menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, telah menjadi tantangan terbesar bagi monarki dalam beberapa dekade terakhir.

Seruan kontroversial untuk reformasi kerajaan menjadi peringatan bagi masyarakat Thailand, yang telah lama menganggap raja sebagai orang suci.

Setiap kritik terhadap keluarga kerajaan dapat membuat seseorang dituntut pidana hingga 15 tahun di bawah undang-undang lese majeste, karena mencemarkan nama baik monarki.

Sejak protes dimulai, setidaknya 157 orang telah didakwa berdasarkan hukum, menurut catatan yang dikumpulkan oleh kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Thailand lain