Taliban Ingin Ikut Berbicara dalam Pertemuan PBB, Tunjuk Duta Besar Wakili Afghanistan

TRIBUNWOW.COM - Taliban telah meminta untuk ikut berbicara dengan para pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini.

Dilansir dari Reuters, Taliban menominasikan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Qatar, Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.

Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi membuat permintaan itu dalam sebuah surat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Senin (20/9/2021).

Baca juga: Ditonton 1 Juta Orang, BTS Pidato Promosikan Generasi Muda dalam Sidang Majelis Umum PBB

Baca juga: Warga Afghanistan Jual Harta Benda akibat Krisis Uang Tunai, PBB Cari Dana Bantuan

Juru bicara Antonio Guterres, Farhan Haq, membenarkan adanya surat Muttaqi itu.

Permintaan untuk berpartisipasi dalam debat tingkat tinggi sedang dipertimbangkan oleh komite kredensial, termasuk AS, China dan Rusia sebagai anggota, menurut Farhan Haq.

Komite tersebut tidak mungkin bertemu untuk membicarakan mengenai masalah itu sebelum sidang umum selesai pada Senin mendatang.

Sehingga kemungkinan pihak dari Taliban tidak akan bisa berbicara dalam sidang itu.

Langkah Taliban meminta ikut dalam pertemuan PBB, memicu pertikaian dengan Ghulam Isaczai, duta besar PBB di New York yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan bulan lalu oleh Taliban.

Tidak ada negara di dunia yang secara resmi mengakui Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan hingga saat ini.

Bagi PBB, untuk menyetujui calon duta besar Taliban berbicara di pertemuan mereka akan menjadi langkah penting menuju penerimaan internasional.

Qatar juga mendesak para pemimpin dunia untuk tetap terlibat dengan Taliban dalam pertemuan PBB pada Selasa (21/9/2021).

“Memboikot mereka (Taliban) hanya akan mengarah pada polarisasi dan reaksi, sedangkan dialog bisa bermanfaat,” kata penguasa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Baca juga: Taliban Kembali Umumkan Pejabat Baru Afghanistan, Tetap Tak Ada Perempuan

Baca juga: Taliban Hanya Sebut Anak Laki-laki dalam Pembukaan Kembali Sekolah, Nasib Perempuan Dipertanyakan

Qatar telah menjadi perantara utama di Afghanistan yang juga membantu proses evakuasi warga dari negara itu sejak pengambilalihan ibu kota Kabul pada 15 Agustus lalu oleh Taliban.

Sebelumnya, Taliban kembali mengumumkan perluasan kabinet sementara untuk memimpin Afghanistan, tetapi tetap tidak menyertakan perempuan pada Selasa (21/9/2021), dikutip dari Al Jazeera.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid membela penambahan terbaru pejabat di kabinetnya.

Mujahid mengatakan perubahan itu sudah melibatkan anggota etnis minoritas, Hazara.

Perempuan juga diungkapkan akan mungkin ditambahkan nantinya.

Mujahid dalam kesempatan itu menuntut pengakuan dunia internasional atas pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Dia mengatakan tidak ada lagi alasan untuk menahannya.

“Adalah tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui pemerintah kami (dan) bagi negara-negara lain, termasuk negara-negara Eropa, Asia dan Islam, untuk memiliki hubungan diplomatik dengan kami,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa (21/9/2021).

Komunitas internasional sebelumnya telah menegaskan akan menilai Taliban dari tindakan yang dilakukannya setelah mengambil alih Afghanistan.

Mereka akan melihat perlakuan Taliban terhadap perempuan dan kelompok minoritas sebelum memberikan pengakuan atas pemerintahan di Afghanistan.

Diketahui, Taliban justru telah menutup kementerian urusan wanita dan menggantinya dengan lembaga yang pernah menerapkan aturan agama secara ketat, Kementerian Doa, Bimbingan dan Promosi Pencegahan Perilaku Buruk pada Jumat (17/9/2021).

Melalui lembaga itu akan dikerahkan apa yang disebut polisi moralitas untuk menegakkan hukum syariah menurut Taliban.

Lembaga itu sudah ada sebelum Taliban pertama kali berkuasa di Afghanistan, tetapi berkembang selama pemerintahan mereka antara tahun 1996 hingga 2001 dan terkenal akan kekejamannya terhadap perempuan.

Mereka akan memukuli wanita yang dianggap berpakaian tidak sopan dan memberikan hukuman berat, termasuk pemukulan, cambuk dan eksekusi di depan umum.

Pendirian lembaga moral itu menjadi tanda Taliban membatasi hak-hak perempuan saat mereka memegang pemerintahan, setelah menguasai Afghanistan. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Afghanistan lainnya